Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Peta penetapan batas desa kerayaan kecamatan sangkulirang.Batas Desa Kerayaan sebagai berikut:
a. Batas sebelah Utara : Desa Maloyor;
b. Batas sebelah Timur : Desa Selat Makassar;
c. Batas Sebelah Selatan : Desa Puau Miang; dan
d. Batas Sebelah Barat : Desa Kallorang.
terdapat lampiran terdaftar titik kartometrik batas desa kerayaan kec.Sangkulirang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019;
1. UU Nomor 12 Tahun 2011;
2. UU Nomor 22 Tahun 2012;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 dengan rincian, Bab I : Ketentuan Umum, Bab II : Dana Transfer ke Pekon, Bab III : Penggunaan, Bab IV : Penyaluran, Bab V : Pelaksanaan, Bab VI : Penatausahaan dan Pelaporan, Bab VII : Pemantaun dan Evaluasi Silpa Dana Transfer ke Pekon; Bab VIII : Larangan; Bab IX : Sanksi Administratif; Bab X : Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI : Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Transfer ke Pekon; Bab XII : Ketentuan Peralihan; Bab XIII : Kerugian Keuangan; Bab XIV : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2019.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 26 Tahun 2019
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA TANJUNG INTAN KECAMATAN MENTEBAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah., peta batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbup Manggarai Timur No. 26 Tahun 2019 ttg Pelaksanaan Perda Kab. Manggarai Timur No.4 Tahun 2019 ttg Perub Atas Perda Kab. Manggarai Timur No.8 Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2019, maka perlu dilaksanakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.36 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.83 Tahun 2015; Perda Kab. Manggarai Timur No.8 Tahun 2016; dan Perda Kab. Manggarai Timur No.4 Tahun 2019.
Materi yang diatur dalam peraturan ini yakni Menugaskan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan daerrah tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Utara No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat 14) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu roenelapkan Peraturan Bupati lentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN
DBH PAJAK DAERAH DAN RETRlBUSI DAERAH;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 20 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 43 Tahun 2014;
- PP No. 60 Tahun 2014;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Permendes No. 2 Tahun 2015;
- Permendes No. 3 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, permodalan, jenis usaha, hasil usaha, dan kepailitan, kerja sama BUM Desa antar desa, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta kop surat, stempel, dan papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
22 halaman (39 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perda Kab. Manggarai Timur No.3 Tahun 2019 ttg Perub Atas Perda Kab. Manggarai Timur No.2 Tahun 2016 ttg Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2019, maka perlu dilaksanakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.36 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.82 Tahun 2015; dan Perda Kab. Manggarai Timur No.2 Tahun 2016.
Materi yang diatur dalam peraturan ini yakni Menugaskan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan daerrah tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 28,
Pasal 48, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 78 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ;
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ;
BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ;
BAB V
PENGELOLAAN ;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 22); dan
b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 81) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
117 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 25/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 15D ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 12 Tahun 2018;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemilihan Kepala Desa;
3. Pelaksanaan;
4. Pembiayaan;
5. Pemilihan KDAW melalui Musyawarah Desa;
6. Pengesahan dan Pelantikan KDAW;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
