Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.541 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2019 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2019

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_93_Tahun_2021.pdf

Abstrak

perubahan-perbup-remunerasi-bLUD-uptd-kesehatan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2019 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Didasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Permendagri No 79 Tahun 2018, maka ditetapkan Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019. Didasarkan ketentuan dalam pasal 12 Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan remunerasi pda BLUD UPTD Pusat kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya perubahan kebijakan terkait ketentuan pemberian remunerasi, sehingga Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2010; PP No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perbup Cilacap No 208 Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Di antara Pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a; Ketentuan Pasal 9 Diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah.
8 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 94 Tahun 2014

Penyelenggaraan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengolahan Lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan

Kesehatan Lingkungan Hidup

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2007

Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat

Kesehatan

Download :
PERPRES NO 94 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2016

Penetapan Kategori dan Jaringan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

Download :
PERWAL 94 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan

Download :
4.1. Perbub No 94 Th 2022 - PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.pdf

Abstrak

kesehatan - ibu dan anak

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2022/NO.94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi masyarakat khususnya ibu dan anak, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak; bahwa peningkatan kesehatan Ibu dan Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ruang lingkup, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyakarat, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan penyelenggaraab pelayanan kesehatan ibu dan anak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
35 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 94 Tahun 2016

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Kesehatan Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
PERBUP 94 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2016/No. 94 Seri D Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, keududkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tat kerja unit pelaksana teknis instalasi farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 94 Tahun 2022

Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Motaha Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.94 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

rencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Motaha Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan l.a.yanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penerapan Badan l.ayanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l43l; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lB7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lB7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1213) ; I I . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V /2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2OO5-2O25; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2Ol9 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentan.g Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO5-2O25 (kmbar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15); 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS MOTAHA BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS MOTAHA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
144 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 94 Tahun 2019

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Kesehatan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Boalemo No. 37 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Boalemo

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2019/No. 815

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersifat waji terkait dengan pelayanan dasar.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2009; UU RI No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011;PP No.65 Tahun 2005; Permenkes RI No.75 Tahun 2014; Permenkes RI No.4 Tahun 2019; Perbup Boalemo Tahun 2012; Perbup Boalemo No.34 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayaan Minimal Bidang Kesehatan, Pengorganisasian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 94 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat

Kesehatan

Download :
Perbup Nomor 94 Tahun 2018.docx

Abstrak

PERUBAHAN-KARTU-KESEHATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD No 94/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Kartu Purbalingga Sehat dan pertimbangan anggaran di bidang pelayanan kesehatan serta untuk menindaklanjuti hasil Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018 untuk disesuaikan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat yaitu tentang Pelayanan Kesehatan untuk penerima manfaat KPS, Pelayanan persalinan, prosedur pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan dan Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022

Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

Kesehatan

Download :
Perbup Purwakarta 94 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.