Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.541 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018

Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025

Kesehatan Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
62_PERGUB NO 91 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

kesehatan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD 2018/91

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menentapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
terdiri dari 6 bab dan 20m Pasal KETENTUAN UMUM , ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI , JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025
35 halaman termasuk lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri SIpil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013

Download :
Pergub Jateng No 91 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kepegawaian - blud

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD.2016/No.91

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri SIpil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Gubenur ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup, pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD tidak tetap, pegawai BLUD tetap, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 dicabut.
13 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 91 Tahun 2020

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Download :
Perwa 91.pdf

Abstrak

SOTK

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, BD.2020/NO.91 LL Kota Pontianak : 16 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak disebutkan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Walikota;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permenkes No.43 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.66 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Susunan Organisasi, Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Nomenklatur UPT Puskesmas dan Wilayah Kerja, Tata Hubungan Kerja, Sistem Informasi Puskesmas, Penyelenggaraan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2022

Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026

Kesehatan Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Clcp 91_2022.pdf

Abstrak

strategi sanitasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2022/NO.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa perencanaan pembangunan dapat berhasil jika dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, salah satunya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai instrumen untuk meningkatkan implementasi kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sanitasi kabupaten; bahwa dampak sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sehingga perlu diintervensi dan didorong agar masyarakat menjadi lebih berkualitas; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, maka perlu menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2022-2026 yang bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 91 Tahun 2020

Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
20pbkabtegal91.pdf

Abstrak

BENCANA - PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN AKIBAT DAMPAK BENCANA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2020/NO.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Dampak Bencana yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi kedaan sebagaia akibat dampak bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memeberikan bantuan kepada masyarakat dan/atau yang terkena dampak bencana; bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pedoman Pemberian Bantuan Stimulan perumahan akibat dampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 24 tahun 2007; UU No11 Tahun2 009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 tahun 2019; Perpres No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 46 Tahun 2008; Perka BNPB No 17 Tahun2 010; Perka BNPB No 15 Tahun2 011; Perka BNPB No 5 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 78 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan, jenis bantuan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 91 Tahun 2022

Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.91 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

RENCANA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan la.yanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penerapan Badan la.yanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tent-ang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan Perundang- Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SKIV l2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2OO5-2O25; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l33s); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS TINANGGEA BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKESMAS TINANGGEA BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
162 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

stunting

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 92, BD.2020/NO.92

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

ABSTRAK:

a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang perlu ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang; b. bahwa dalam rangka penanganan prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan koordinasi terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013.
Materi Pokok: merupakan panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting di DIY Tahun 2020 - 2024

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2020.
Jumlah halaman: 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 92 Tahun 2013

Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Daerah

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2016

Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Layanan Umum Kesehatan Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Pergub Jateng No 92 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pengelolaan investasi - blud

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 92, BD.2016/No.92

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Gubenur ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup, investasi, pinjaman/utang, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
11 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 92 Tahun 2016

Klinik

Kesehatan

Download :
20190130041611.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.