Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.329 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 53 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Abstrak

Struktur - tupoksi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2016/53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketenatuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 53 Tahun 2017

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Muara Enim No. 51 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Download :
53.pdf

Abstrak

tugas-fungsi-dinas komunikasi dan informatika

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Mencabut Lampiran XIII Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
83 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 53 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
BERITA DAERAH 53 ttg Perizinan.doc

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Download :
Permendagri Nomor 53 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengubah :

PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
PP NO 53 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1996

Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 53 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2016

Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, Dan Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendikbud No. 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, Dan Sulawesi Selatan

Mencabut :

Permendikbud No. 43 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Download :
Permendikbud_Tahun2016_Nomor 53.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1991

Pembentukan Kota Administratif Watampone

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone

Download :
PP NO 53 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53 Tahun 2017

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN TIPE A DAN KECAMATAN TIPE B KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perbup Pakpak Bharat No 53 Th 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 53 Tahun 2015

Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Tblg No.53 th 2015_D Kesehatan.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2015/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2005.