PELIMPAHAN SEBAGIAN KEwENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan,
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatap (PATEN), maka perlu adanya
pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
UU No.28 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.98. Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.4 Tahun 2010, PERDA No.6 Tahun 2012, PERDA No.5 Tahun 2016, PERBUP No.1 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Camat Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
Halaman 16
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017
Permen ESDM No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Mengubah
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 18, BN 2017/ NO 303; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Agar harga gabah/beras petani dapat mencapai pada
tingkat yang wajar sesuai dengan harga pembelian pemerintah,
dipandang perlu rnenyalurkan Dana Talangan Pengadaan
Pangan untuk pernbelian gabah/beras petani. Guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan
pengaturan dana talangan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana
TaJangan Pengadaan Pangan Untuk pembelian Gabah/Beras
Petani dengan peraturan bupati. Peraturan Bupati kotabaru Nomor 16 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanakan Pemberian Dana Talangan
pengadaan pangan untuk pembelian gabah /beras petani
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan
penyaluran dana talangan pengadaan pangan untuk
pambelian gabah /beras petani sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahan Pangan Nomor 21/Permentan/PP.200 /4/2015;
Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Pendahuluan; Pendekatan Kegiatan; Indikator Keberhasilan; Organisasi Pelaksanaan; Persyaratan Penetapan dan Perjanjian Kontrak; Mekanisme Pelaksanaan; Mekanisme Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan; Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Kotabaru.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta penanganan bencana, pemeliharaan untuk ikut serta penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakatan; bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang pengorganisasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tugas, hak, dan kewajiban satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan, pelaporan, dan pembiayaan perlindungan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati katingan Nomor 44 tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten Katingan Tahun 2017.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuam Pasal 26 ayat (2) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Katingan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang dibiayai dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 perlu dilakukan program kegiatan untuk menunjang proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Produktif Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 14);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas dan Tujuan Program Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif ;
3. Program, Kegiatan dan Sasaran;
4. Pelaksanaan Program (Penetapan Lokasi dan alokasi dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017
Kedudukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja-dinas-Penanaman modal-pelayanan terpadu satu pintu
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian dalam Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan rincian tugas Pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota.
UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 25 tahun 2016; Perda Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rincian Tugas Pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perumusan Rincian Tugas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
61 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
