Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer
merupakan ciptaan yang dilindungi selama 50 (lima puluh)
tahun sejak pertama kali diumumkan; bahwa dalam rangka menghindari terganggunya pelayanan
publik akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka seluruh Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten harus
menggunakan perangkat lunak resmi dan memanfaatkan
perangkat lunak open source, guna memenuhi aspek hukum
dan penghematan anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemanfaatan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Umum, Kebijakan Teknis, Kebijakan Non Teknis, Pelaksanaan Migrasi ke OSS, Pelaporan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2020/NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggara Spbe; Bab III Tata Kelola Spbe; Bab IV Pusat Data; Bab V Pendanaan; Bab VI Pemantauan Dan Evaluasi; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
"Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2020
TARIF RETRIBUSI DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat
(2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20
ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Tarif Retribusi dan Besaran Retribusi ·
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 8. Peraturan Pemerintah Nmor 12 Tahun 2019 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2016 12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016
MENGATUR TENTANG TARIF RETRIBUSI DAN BESARAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, DIATUR JUGA TERKAIT TINGKAT PENGGUNAAN JASA, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA PENAGIHAN, KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SANKS! ADMINITRASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaTelekomunikasi, Informatika, dan InternetPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian tunjangan komunikasi insentifbagi pimpinan dan anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat pada Organisasi Perangkat Daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum; berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat melalui pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan anggota jaringan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2020
PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGADAAN MENYELURUH (SIPENYU)
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD. No. 2020/1, LL Kab Raja Ampat: 7 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGADAAN MENYELURUH (SIPENYU)
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang/ jasa perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaran pemerintahan dengan memperhatikan efesiensi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Menyeluruh.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Udang-undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
SIPENYU dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Raja Ampat. SIPENYU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur rincian tugas jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 33 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Lampiran File: 25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pengembangan Akses Internet melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menaghadapi era industri 4.0 diperlukan akselerasi pengembangan akses internet dan ketersediaan layanan internet yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa menara telekomunikasi bagi koneksi internet dan telepon seluler merupakan salah satu jenis menara telekomunikasi yang diatur dalam Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013 Perubahan atas Penataan Menara Telekomunikasi dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Cilacap; bahwa fiber optik merupakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapsitas sangat besar yang bertujuan untuk akselerasi pengembangan internet; bahwa menara telekomunikasi dan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan telekomunikasi untuk tersedianya layanan internet, sehingga diperlukan juga pengaturan penataan dan pengendalian ketersediaan lahan, bangunaan dan ruang udara, agar dapat tertata baik dengan memperhatikan keamanan dan estetika lingkungan; bahwa untuk terwujudnya akselerasi pengembangan internet, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta fiber optik di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP no 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, menara macrocell, menara microcell, jaringan fiber optik, pemanfaatan aset pemerintah daerah, monitoring dan evluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 111 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
