Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Persidangan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

Download file:

pmk 2 2012.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KY No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung

Download file:

Peraturan KY Nomor 1 tahun 2022.pdf

tata cara - seleksi - calon hakim - ad hoc - hak asasi manusia - mahkamah agung

2022

Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu disusun mekanisme seleksi calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 24B UUD1945; UU No.26 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 2004; dan Perpres No. 68 Tahun 2012.
Peraturan KY ini mengatur tentang tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seleksi hakim ad hoc HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY. Pengumuman tersebut mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi terhadap calon hakim ad hoc HAM berpedoman kepada Kamus Kompetensi Hakim Agung sepanjang belum ditetapkannya Kamus Kompetensi Hakim ad hoc HAM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
Lampiran File: 44 hlmn.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Advokasi Hakim

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013.pdf

advokasi hakim - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 8, BN 2013 (1530): 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim AdHoc pada Pengadilan Hubungan Industrial

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung

Download file:

Permenaker Nomor 14 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permenpora No. 7 Tahun 2017 tentang Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Download file:

Permenpora Nomor 9 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenpora No. 9 Tahun 2023 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mencabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1239 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Download file:

Permenpora Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Permen ATR KBPN Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Advokasi Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Nomor 22 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

9 tahun 2022.pdf

bantuanhukum

2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi NO. 9, BN 2022 (834) : 13 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemberian bantuan hukum, bantuan hukum yang mengarah pada proses peradilan, bantuan hukum yang sedang dalam proses di badan peradilan, bantuan hukum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pendanaan bantuan hukum dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.