Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepgub No.47 Tahun 2003 ttg Juklak Pengujian Mutu Hsl Perikanan.pdf

Abstrak

petunjuk

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2003 / NO.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penguj ian Mutu Hasil Perikanan, perlu adanya petunjuk Pelaksanaan. b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara
l. Undang - undang Nomor I 3 Tahun 1964 tentang penetapan Perafuran Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tlrgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembennftan Daerah Tingkat I SulawesiUtara -Tengah dan Daerah Tingkat I (Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara 2687 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ); ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( ); Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); Undang.- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Nesara Tahun 1999 Nomor 3848); 6. 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0I/MEN/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.06/MEN/2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan masuk kewilayah Republlk Indonesia ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil;
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 47 Tahun 2003

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003

Mengubah :

KEPPRES No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
KEPPRES No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Download :
Keppres Nomor 47 tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2003

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No.48 TH 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2003

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Diubah dengan :

KEPPRES No. 38 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
KEPPRES No. 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003

Mengubah :

KEPPRES No. 31 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
KEPPRES No. 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara

Download :
Keppres Nomor 48 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 2003

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Keppres Nomor 49 tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2003

Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP Nomor 49 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Dan Penera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera
PERPRES No. 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Mencabut :

KEPPRES No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan Penguji Mutu Barang, Dan Pranata Komputer

Download :
Keputusan_Presiden_no_50_th_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2003

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

BUMN

Download :
PP No.50 TH 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Download :
Keppres Nomor 51 Tahun 2003.pdf
Keppres Nomor 51 Tahun 2003 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2003

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.51 TH 2003.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2003.