Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.140 peraturan dalam 0,063 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 61 Tahun 2015

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dan Penerbitan Izin Lingkungan

Download :
Perbup No 61 2017 Izin Lingkungan.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 61 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kab. Pohuwato

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

peDELEGASIAN kEWENANGAN pELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2015/NO. 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kab. Pohuwato

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Meningkatkan dan Mengembangkan Usaha.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2008; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; PERPRES No.98 Tahun 2014; PERATURAN MENTERI DALAM REPUBLIK INDONESIA No.83 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, termasuk didalamnya Pendelegasian Kewenangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 61 Tahun 2015

Penyelenggaraan Microcell

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Sleman No. 61 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Microcell.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 61 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, LD.2013/61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Peyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; -Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; -Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; -Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; -Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 2009; Nomor 10 Tahun 2009; -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
-PELIMPAHAN KEWENANGAN; -PELAKSANAAN KEWENANGAN; -PENGADUAN; -PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 61 Tahun 2014

Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Garut

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERWAL612019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

KEDUA-PERUBAHAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 61, BD.2018/No.61

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Keinginan masyarakat Kabupaten Berau untuk mengurus izin pemutihan IMB masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum mengurus izin mendirikan bangunan sehingga perlu pengaturan kembali mengenai batasan waktu pengurusan izin pemutihan mendirikan bangunan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas PERBUP No.36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2015; PERBUP No.36 Tahun 2017.
Objek pemberian Pemutihan IMB meliputi: a. bangunan gedung yang belum memiliki IMB; b. bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; c. bangunan rumah tinggal yang sudah ditempati sebelum tanggal 20 September 2017; dan d. masa berlaku pengurusan izin Pemutihan IMB dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
3 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 Tahun 2009

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 61 TH 2009.pdf

Abstrak

DISPENSASI - PELAYANAN - PENDUDUK - ADMINISTRASI

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2009/599

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa sehubungan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program dispensasi pelayanan akta kelahiran, meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi; bahwa dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472 .11 /2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Kelahiran dalam rangka untuk mendorong pencapaian Renstra 2011 ; bahwa guna memberikan kesempatan bagi penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 , maka perlu untuk memperpanjang pelaksanaan dispensasi pelayanan akta kelahiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, ·dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Dispensasi pelayanan pencatatan Akta Kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebelum tanggal 29 Desember 2006.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 61 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.