Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 11 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 6 Th 2010; PP No 53 Th 2010; PP No 109 Th 2012; PP No 61 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Permahgung No 2 Th 2012; PerPres No 87 Th 2015; Permenkes dan mendagri No 188/Menkes/PB/I/2011 dan No & Th 2011; Perda Kota serang No 7 Th 2015; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. ketentuan Umum; 2.Asas, Tujuan dan Prinsip; 3. KTR; 4. Kewajiban dan Larangan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7.pembiayaan; 8. Penghargaan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Penindakan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Ambulan
Hebat di wilayah Kota Semarang, maka dipertukan
perluasan jenis layanan Ambulan Hebat berupa pelayanan
tidak gawat darurat; bahwa dalam rangka perluasan jenis layanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka peraturan
Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan angka 4 dan angka 7 Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Penyelenggaraan jaminan Kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang, namun dalam rangka peningkatan dan Perluasan terhadap pelayanan kesehatan, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali.
UU No 2 Th 1993; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2012 yg telah diubah dg PP No 76 Th 2015; Perpres No 82; Permendagri No 13 Th 2006; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 52 Th 2016; Perwal Kota Tangerang No 76 Th 2017.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang No 76 Tahun 2017 tentang jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 76 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2019
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 68 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan pemangku kepentingan;
b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, RAD penanggulangan TB, organisasi, peran serta masyarakat, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi
merupakan fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang mempunyai tugas memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
khususnya masyarakat Kota Sukabumi dan untuk menunjang kelancaran
pemberian pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT
RSUD Al Mulk Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4
Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT
RSUD Al Mulk Kota Sukabumi. Terdiri dari 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
12 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejabteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja; bahwa lumpur tinja yang berasaJ dati unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan penoernaran tcrhadap lingkungan sekitar; babwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemcrintah daerah untuk menetapkan kebijakan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, ASAS TUJUAN DAN SASARAN, PENGOLAHAN LUMPUR TINJA, PEMELIHARAAN, PENYELENGGARA, PENGAWASAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
