Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Dokter Specialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS pada Jabatan Dokter Spesialis RSUD Kota Tangerang.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 58 Tahun 2005, KEPPRES No. 87 Tahun 1999, PERKA BKN No. 3 Tahun 2013, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No. 23 Tahun 2012, KEPUTUSAN DPRD KOTA TANGERANG NO. 171/022-DPRD/2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur besaran tambahan penghasilan PNS pada Jabatan Dokter Spesialis RSUD Kota Tangerang berdasarkan jabatan fungsional dan golongan, termasuk persyaratan pemberian tambahan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 93 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Belanja
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Standar Belanja Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 92 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah; b. Bahwa penetapan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014;
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992;Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 53 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 088 Tahun 2014
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bandung No. 214 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Forum Pemantau Independen
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementarian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Forum Pemantau Independen;
b. Bahwa kebutuhan Forum Pemantau Independen sangat
diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pakta
integritas;
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kedudukan, Fungsi Dan Tugas; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Wewenang Dan Tanggung Jawab; Hak Dan Kewajiban; Mekanisme Kerja; Masa Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen di Lingkungan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih berlaku pada
saat meninggal dunia.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penerima Santunan Kematian; Persyaratan Dan Tata Cara; Besar Santunan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa pelayanan pendidikan kejuruan merupakan solusikebutuhan tenaga kerja terampil dan siap kerja di Kota Yoyakarta, maka dalam rangka untuk mendorong pendidikan kejuruan khususnya pariwisata pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 di Kota Yogyakarta disediakan fasilitas laboratorium berupa Education Hotel;
b. Bahwa dengan adanya Education Hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat pada Sekolah Menengah Kejuruan 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan 6 di Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ PMK.06/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.06/2014; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek Dan Subjek Tarif Layanan; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif; Tarif Sewa Kamar Dan Paket Ruang Rapat Edotel; Peninjauan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2014
PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standardisasi dan Rekomendasi Perangkat Keras Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas kelancaran pemanfaatan dan pengembangan perangkat Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kembali Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
b . Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2009 tentang Standardisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2013; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi; Standardisasi Dan Rekomendasi; Tata Cara Pengajuan Rekomendasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2009 tentang Standardisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
