Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2012
Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994
Abstrak
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017
Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi
Abstrak
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015
Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2012
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Mencabut :
  1. PMK No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.01/2012
Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.01/2012
Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 233/PMK.01/2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.01/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited

Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2017
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2016
Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited

Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 161/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 241M Tahun 2000
Hakim Agung

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan