Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan, Sungai dan Penyeberangan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah atas kenaikan tarif harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2008 pukul 00 wiba, maka perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam Kabupaten Kubu Raya; bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan perusahaan jasa angkutan penumpang umum di Jalan, sungai dan penyeberangan dalam Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.33 Tahun 1964; UU No.14 Tahun 1992; UU No.21 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahn 2007; PP No.17 Tahun 1965; PP No.38 Tahun 2007; Permenkeu No.36/PMK.010/2008; Permenkeu No.37/PMK.010/2008; Kepmenkeu No.337/KMK.011/1981; Kepmenhub No.KM.32 Tahun 2001; Kepmenhub No.KM.58 Tahun 2003; Kepmenhub No.KM.35 Tahun 2003; Kepmenhub No.KM.73 Tahun 2004
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Angkutan Penumpang di Jalan; Tarif Angkutan di Sungai dan Penyeberangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
Perbup ini terdapat sebanyak 22 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam peningkatkan pelayanan dan pembinaan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang terkelola dengan baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri (SIPOLANGIRI)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Parkir di Bidang Jalan
ABSTRAK:
Meningkatnya arus lalu lintas di Kota Palembang membutuhkan pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam usaha meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang. Pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir di badan jalan sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan kerta keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kemacetan. Pengaturan mengenai larangan parkir di badan jalan perlu diatur dalam perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, larangan parkir di badan jalan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor Dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menetapkan pedoman pelaksanaan Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi, perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 54 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 73 Tahun 2016, Kepmen Kehakiman No. M.04.PW.07.03 Tahun 1984, Kepmendagri No. 6 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tahapan Dan Waktu Proses, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
8 halaman, 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2014
PERBUP Kab. Purworejo No. 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2014/No. 41 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraruran Daerah Kabupalen Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Penyeleoggaraan Terminal Penumpang; bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan keadaaan dan tingkat keburuhan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya mengenai izin mendirikan kios, perlu diubah dan sesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupateh Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran X sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2012 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Sarana Transportasi Laut dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Permenhub Nomor KM 57 Tahun 2006, telah dilakukan perhitungan tarif untuk angkutan penumpang laut dalam satu jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Permenhub Nomor KM 57 Tahun 2006, Bupati menetapkan besaran tarif berdasarkan usulan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang angkutan laut dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan usaha angkutan penumpang laut dan kepentingan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Sarana Transportasi Laut dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenhub Nomor KM 57 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif dasar batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi sarana transportasi laut dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Besarnya tarif telah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.
3 halaman; Lampiran 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
