Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Keias Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1046/M.SM.04.00/2020. tanggal 7 Oktober 2020 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan penetapan Kelas Jabatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
Ketentuan mengenai kelas jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2021
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai pada
organisasi perangkat daerah agar dapat meningkatkan daya
guna dan hasil guna sesuai perkembangan keadaan dan
kebutuhan organisasi perangkat daerah, perlu ditetapkan
nama jabatan dan kelas jabatan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan kelas
jabatan dan pemangku jabatan/nama jabatan di lingkungan
Pemenntah Kabupaten Bungo dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Nàrna Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undarig Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 35 tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2916 tenang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2012 Nomor 301);
ERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENAGA AHLI BUPATI/WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pcmerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerinta.h Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Tenaga Ahli Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 26/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja dan obyektifitas serta kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrator, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi :
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan;
c. persyaratan jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021
Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural di Lingkungan pemerintah KAbupaten gorontalo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Bupati Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 188 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.11 Tahun 2020; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Pola Karir, pengangkatan PNS dalam jabatan, Penilaian Potensi dan Kompetensi dan Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara - Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan pemberian kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja secara adil, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas;
b. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
Peraturan Bupati ini mengatur pengisian pejabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai potensi dan kompetensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2021/ No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Pembentukan, Nomenklatur, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Staf Ahli Bupati Banjarnegara, perlu mengatur
Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 32 tahun 1950; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Banjarnegara No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab banjarnegara; Perbup Banjarnegara No 79 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Uraian tugas jabatan Staf Ahli Bupati Banjarnegara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81
Peraturan Daerah Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Banjarnegara
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 180; Permendagri No 56 Tahun 2019; Perda Kab Banjarnegara No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dubah terakhir dengan Perda Kab Banjarnegara No 24 Tahun 2019; Perbup Banjarnegara No 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Uraian tugas jabatan Setda Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
34 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
