Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 291 Tahun 1952

Penambahan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Padang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 291 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 292 Tahun 1952

Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Banjarmasin

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 292 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 293 Tahun 1952

Penambahan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pontianak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 293 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 296 Tahun 1952

Penunjukan Pengadilan Tentara Untuk Mengadili Segala Perkara Anggota Tentara Sekitar Peristiwa Yang Terjadi Dengan Batalyon 426

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No. 296 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 312 Tahun 1964

Penunjukan Ketua Hakim Anggota Oditur Panitera Mahkamah Militer Luar Biasa Perkara Ibnu Hajar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No 312 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 645 Tahun 1961

Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara di Seluruh Indonesia Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Tinggi di Seluruh Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No 645 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2012

Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011

Pengeluaran Tahanan Demi Hukum

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download :
bn901-2011(1).pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012

Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
perwal no 17a tahun 2012_1_.pdf

Abstrak

kelurahan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17A, BD.2012/No.17a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

ABSTRAK:

a. banwa dalam rangka roewujudkan pecan serta masyarakat dalwn pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan unruk membantu penyelengga.raan Pemerintaha.nanKelurahan; b. bahwa untuk rnelaksanakan pasal 3 dan pasal 19 ayat (3) Peraruran Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahao perlu diatur lcbih lanjut tentang melcanisme dan tata cara pembeneukan Lembaga Kemasyarakatan clan tata cara pcnggantian antar waktu peogurus Lembaga Kemasyarakatan; c. bahwa unruk melaksanakan tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembeotukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;,-
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraruran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005,Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabun 2007,Peraturan Mcnceri Dalam Negerl Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 5 Tahun 2007,Peraruran Oubernur Jnwa. Tcngah Nomor 58 Tohun 2010,Peraruran Dacrah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerab Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, meanisme dan tata cara pembentukan RT, RW, TP PKK, LPMK dan Karang Taruna, tata cara penggantian antar waktu pengurus RT, RW, TP PKK. LPMK dan Karang Taruna dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
106 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.