PERBUP Kab. Kebumen No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
Mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2020/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan tarif pelayanan kesehatanpemeriksaan Rapid Test Covid-19 pada Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen, perlumengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BadanLayanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis DaerahPusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 49 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka rnernenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan PernerintahNornor 18 Tahun 2017 dan rnemperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga sewa, perlu ditetapkan besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Mempawah Nomor 5 Tahun 2017; eraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019;
Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
merubah Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2020
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Padat Karya Infrastruktur Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Tahun 2020
ABSTRAK:
a . bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 telah
mempunyai pengaruh yang besar tidak hanya dalam
dunia kesehatan, tetapi adanya dampak pada sektor
ekonomi;
b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak
ekonomi karena pandemi Corona Virus Disease 2019
perlu melaksanakan Program Padat Karya
Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air yang
bertujuan untuk memulihkan ekonomi sekaligus
melaksanakan pembangunan infrastruktur;
c. bahwa dalam pelaksanaan program padat karya
perlu memberikan petunjuk teknis didalam
pelaksanaannya
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Program Padat Karya Infrastruktur Bina
Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
43/PMK.05/2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 28 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Petunjuk Teknis pelaksanaan pekerjaan yang berasaskan
pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dibidang kebinamargaan dan
sumber daya air yang selanjutnya disebut dengan program padat
karya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 49 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten boalemo tahun 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.49 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.40 Tahun 2020; Perda Prov Gorontalo No.80 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No.03 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.04 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.06 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. bahwa untuk menjamin terjaganya ketertiban dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Pemalang, maka perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye dan Pernasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Urnum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peratuan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Fasilitas umum, swasta atau pribadi berupa tempat atau ruangan, baik yang terbuka atau tertutup yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanyenya, dan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK Dan Kursus) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK, KURSUS) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor: 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor· 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN NomorPERj21/M.PAN/11/2008; Perda Kab. Batola Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Batola Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan (PAUD, TK, KURSUS) Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP)
Izin Bidang Kesehatan Perawat, Dokter, Bidan, Apoteker, Asisten
Apoteker, Apotek, Toko Obat, Klinik, dan IPRT); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedududkan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ketentuan dalam Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKUT maka perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Mencabut PERBUP No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakuat Daerah Kabupaten OKUT
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2020
Kesehatan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja, Perizinan, Pelayanan Publik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2022
ABSTRAK:
1. Agar perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana strategis badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 25 Tahun 2004
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Susunan dan Sistematika Renstra BLUD
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 49 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan purna bhakti, uang duka dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.
Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. komponen belanja APB Desa;
b. penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
e. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. tunjangan BPD;
g. mekanisme pencairan dan tata cara pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan;
h. pertanggungjawaban; dan
i. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
