Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa pengelompokkan kemampuan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Tata Cara Perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Ketentuan Lain-Lain ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
10 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2021/NOMOR 39 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan syarat khusus dalam pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 4 Seri D), diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Mengubah ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2019
pembangunan sarana dan prasarana - pemberdayaan masyarakat - petunjuk teknis
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Permendagri No 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud khususnya di Kab Cilacap maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 tahun 2018; Perpres No 17 Tahun 2018; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peratura Bupati ini mengatur tentang asas pelaksanaa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegeluaran Kas untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan sampai akhir bulan Desember Tahun 2019.
berdasarkan Pasal 132 ayat (4) maka Pengeluaran kas sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk belanja yang bersifat wajin mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
1. Undangan-Undangan Nomor 9 Tahun 1967
2. Undangan-Undangan Nomor 3 Tahun 2003
3. Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003
4. Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004
5. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004
6. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011
7. Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Derah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2009
Pengeluaran kas untik belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tanggamus pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pringsewu di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kab. Solok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemkab. Solok dalam rangka membangun dan menata tatalaksana serta memberikan dasar bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 11 Tahun 2015, PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis
3. Penerapan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
21 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
