Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 851 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2002
Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On The Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 79 Tahun 2002
Pengesahan Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Economic, Scientific And Technical Cooperation

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2002
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Kerjasama Kebudayaan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2002
Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 2002
Pengesahan Asean Framework On Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka Asean Tentang Pengaturan Saling Pengakuan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2002
Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 2011 tentang Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2002
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Hak Asasi Manusia

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan