Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.329 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
perbup-no-47-tahun-2019.pdf

Abstrak

AGRARIA-DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2019/NO.51, LL KAB KAPUAS HULU: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir.
UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir; peta batas Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Perbup ini terdiri dari 8 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

Download :
Permendag Nomor 47 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 47 Tahun 1960

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara
UU No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tengah
UU No. 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Utara
UU No. 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan

Download :
perpu 047 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 47 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2008

Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 47 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KOTA-GUNUNGSITOLI-PROVINSI-SUMATERA-UTARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 47, LN.2008/NO.184, TLN NO.4931, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Nias, dipandang perlu membentuk Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU Darurat No. 7 Tahun 1956, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kota Gunungsitoli di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1981

Pembentukan Kota Administratif Tarakan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 47 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2019

Batas Daerah Antara Kabupaten Jember Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri No.47 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri Nomor 47 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1996

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 47 Th 1996.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.