Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.564 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

TATA CARA PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN KLAIM PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN SERTA PUSKESMAS DAN PIHAK TERKAIT

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perwako Tomohon No 08 Tahun 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Di Kota Cirebon

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 8 TH 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

NO. 8.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWALI-NO-8-TAHUN-2013-T...UN ANGGARAN 2013.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2013/NO.8, LL KOTA PONTIANAK: 10 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 dan telah diubah pertama dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 50 Tahun 2011, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 37/PMK.02/2012, Permendagri No. 37 Tahun 2012, Permendagri No. 53 Tahun 2011.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

5103PERWALI_NO_8_TAHUN_2013.pdf

blud - POLA TATA KELOLA

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2013/No. 18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa penarapan status pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kota Surakarta dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif; bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meingkatkan kinerja PPk BLUD RSUD Kota Surakarta perlu pengaturan tata kelola RSUD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlue menetapkan Perwali tentang PPK BLUD RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 4 Tahun 1966; PP no 32 tahun 1979; PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola tata kelola, mulai dari visi dan misi, kedudukan organisasi, tujuan, tugas dan fungsi organisasi, kedudukan pemda, dewan pengawas, pejabat pengelola, pengelompokkan fungsi pelayanan dan pendukung, prosedur kerja, eselonisasi, pengelolaan SDM, remunerasi, santar pelayanan minimal, tarif layanan, pendapatan, biaya, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan piutangd an utang, investasi, kerjasama, pengadaan barang/jasa, surplus dan defisit anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan sumber daya lain, pengelolaan lingkungan dan limbah, prinsip tata kelola, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
24 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

4-08-2013-Peraturan(4).pdf

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2013

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengoptimalkan pencapaian kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan, tenaga lain dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya pemungutan, dapat diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang brsifat memaksa brdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2013.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 8 Tahun 2013

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERWALI LPSE.pdf

PERWALI LPSE LAMPIRAN STRUKTUR.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERWAKO 8 TH 2013.doc

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERWAL_No__8_Tahun_2013_t...ABUMI_TAHUN_2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012

Download file:

2013perwal3375008-OCR.pdf

5 Hari Kerja - penerapan

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2013/No. 8

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap; bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba penerapan 5 hari kerja yang dilaksasanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 2012 dapat berjalan dengan baik sehingga dipandang perlu untuk dilanjutkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang hari kerja, efektivitas dan efisiensi kerja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012 dicabut.
4 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT