Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pelabuhan Teluk Cik Kadir Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan Teluk Cik Kadir Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal, perlu menyusun rencana induk pelabuhan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kegiatan; Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas; Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 32 Tahun 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka konsistensi pelaksanaan
program dan kegiatan serta kelancaran
penyusunan APBD Kabupaten Bone Tahun 2016,
diperlukan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah sebagai Dokumen Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Negara Negara Repubelik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2008 Nomor 7);
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabuapten Bone Nomor 15
Tahun 2014 tentang Penepatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 29 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2014
Nomor 359);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015.
NOMOR 32 TAHUN 2015
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.21/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Prov Sumut No. 5 Tahun 2019; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
Lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 26 Tahun 2020 tentang RKPD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 26 Tahun 2020 tentang RKPD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1983; PP No.40 Tahun 1994; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2018 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan keliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka perdanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus di gunakan untuk tahun berjalan dan/atau penggeseran kegiatan antara perangkat daerah,maka perlu menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan wali kota cilegon nomor 28 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 23 Th 2014; UU No 33 Th 2004; PP No 58 Th 2005; PP No 6 Th 2008; PP No 8 Th 2008; PP No 18 Th 2016; Per Pres No 2 Th 2015; Pemendagri No54 Th 2010; Pemendagri No 32 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 19 Th 2006; Perda Kota Cilegon NO 4 Th 2016.
Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dengan adanya perkembangan terhadap asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; 25. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008 ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2019; 30. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nornor 48 Tahun
2020
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
jumlah 5 halaman dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
