Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.098 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Usaha Kesejahteran Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP NO 2 TH 1988.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP NO 42 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Download file:
PP NO 36 TH 1980.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP NO 31 TH 1980.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP NO 29 TH 1980.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
Download file:
PP NO 3 TH 1975.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
Download file:
pp no 011 tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penyerahan Tugas Pembantuan dalam Pelaksanaan Penyaluran Bahan-Bahan Serta Barang-Barang Pokok Keperluan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
pp no 008 tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Kepada Janda dan Anak Yatim/Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Ps.6 (2); Ps.7c Dicabut dg PP No.15 Th.1964
Download file:
pp no 046 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang Berhubung Perikehidupannya Membutuhkan Bantuan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1966 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia
Download file:
pp no 045 tahun 1960.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan