Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 824 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 129 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Data Ilmiah

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 129, LN 2024 (236) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah , perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. Tunjangan Analis Data Ilmiah adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Data llmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 128 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

Abstrak

Download file:

Perpres Nomor 128 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penata Penerbitan Ilmiah

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 128, LN 2024 (235) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan llmiah, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan llmiah sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah. Tunjangan Penata Penerbitan Ilmiah adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 126 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Pemanfaatan - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 126, LN 2024 (233) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tunjangan Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres Nomor 32 Tahun 2024.pdf

Perusahaan - Platform Digital - Jurnalisme

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 32, LN 2024 (46) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

ABSTRAK:

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan: 1) Perusahaan Platform Digital; 2) kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers; 3) komite; dan 4) pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers dan melaksanakan tugasnya yang bersifat independen. Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran file: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Koperasi, UMKM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perpres Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Percepatan - Transformasi Digital - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 17, LN.2023/No.31, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional, perlu melakukan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 45 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam rangka percepatan tersebut, Pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika 6 (enam) bulan sejak penugasan diberikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Lampiran file: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Mikroorganisme

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Perpres Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Pengelolaan - Mikroorganisme

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 1, LN.2021/No.2, jdih.setkab.go.id : 22 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Mikroorganisme

ABSTRAK:

Mikroorganisme merupakan aset penting negara berupa material hidup yang dapat dipindahkan, dikembangbiakkan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial dan komersial. Untuk melindungi, menjaga keberlangsungan hidup, dan memanfaatkan mikroorganisme yang berkelanjutan secara terencana, terkoordinasi, dan terstandar secara nasional diperlukan pengelolaan mikroorganisme.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai pengelolaan mikroorganisme. Mikroorganisme atau disebut dengan istilah lainnya adalah makhluk hidup dan entitas biologi yang berukuran mikroskopis yang bisa hidup bebas maupun berasosiasi dengan makhluk hidup lain secara saprofitik, parasitik, patogenik, endofitik, dan simbiotik yang mengandung informasi fenotipe, informasi genotipe, dan senyawa kimia lainnya, yang keseluruhannya secara taksonomi termasuk dalam bakteri, arkea, fungi, protozoa, alga, parasit, dan virus, yang dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan/atau keperluan industri. Pengelolaan mikroorganisme meliputi akses terhadap sampel; pelindungan mikrorganisme; dan pendistribusian dan pemanfaatan mikroorganisme.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 118 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perpres Nomor 118 Tahun 2020.pdf

Pengadaan - Teknologi - Industri - Proyek - Putar Kunci

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 118, LN.2020/No.295, jdih.setkab.go.id : 16 hlm

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 14 Tahun 2015; dan PP Nomor 41 Tahun 2015.
Perpres ini mengatur mengenai Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang bertujuan untuk mempercepat penguasaan dan penerapan Teknologi Industri agar dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan dikembangkan di dalam negeri. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (assessment), Rancang Bangun dan Perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik

Download file:

Perpres Nomor 55 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 38 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Perpres Nomor 37 Tahun 2018.pdf

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.