PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Diubah dengan
  1. PP No. 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PP No. 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib
  3. PP No. 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer
  4. PP No. 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Konpensasi, Uang Pesangon Dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib
  5. PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela
  6. PP No. 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan
  7. PP No. 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
  8. PP No. 40 Tahun 1952 tentang Peraturan Dewan Kehormatan Militer
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Mencabut
  1. PP No. 32 Tahun 1950 tentang Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogjakarta Dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta Serta Pembentukan Kantor Urusan Pegawai Yang Baru
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
  2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 14 Tahun 1948 tentang Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank Bank Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan