Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1974

Menemukan 92 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Kendaraan Bermotor yang Menurut Ordonantie Bea Telah dinyatakan Sebagai Barang yang Tidak dikuasai, Sebagai Barang- Barang yang dikuasai oleh Pemerintah.
Abstrak
Download file:
Kep.Pres No. 37 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1974
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Untuk Melakukan Pengangkatan/Penaikan Pangkat Anumerta dalam dan ke golongan Perwira-perwira menengah kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yang meninggal dunia dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Kep.Pres No. 36 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Perjanjian Dasar Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 34 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Status Harta Kekayaan Ex PT. Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah dalam PT. P. P.Berdikari
Abstrak
Download file:
Kep.Pres No. 31 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh" (Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh), yang Telah ditandatangani di Jakarta, Pada Tanggal 29 Juli 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Download file:
Kep.Pres No. 29 tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Besarnya Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1974/1975
Abstrak
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Download file:
Kep.Pres No. 28 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) Tentang Pengaturan-Pengaturan Administrasi Mengenai Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Download file:
Kep.Pres No. 27 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Arsip Nasional Republik Indonesia
Abstrak
Arsip
Download file:
Kep.Pres No. 26 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pengangkatan Inspektur Jenderal Pembangunan Untuk Pengawasan Atas Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan.
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1999 tentang Inspektur Jenderal Pembangunan
Download file:
Kep.Pres No. 25 Tahun 1974.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Abstrak
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Download file:
Kep.Pres No. 23 Tahun 1974.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan