Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 92 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.06/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 2/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 143/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Download file:

58_PMK.06_2020.pdf

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR - PEMBINAAN - PENGAWASAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 58/PMK.06/2020, BN. 2020/NO. 549, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 25 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

ABSTRAK:

bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan melaksanakan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); PP No. 43 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 117); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan LPEI. Pembinaan meliputi namun tidak terbatas pada aspek tata Kelola dan aspek operasional. Pengawasan meliputi namun tidak terbatas pada kinerja LPEI, penyelenggaraan tata kelola LPEI, dan kesesuaian kegiatan LPEI dengan RKAT dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direktur, pedoman penyusunan RJP dan RKAT, pelaksanaan pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, atau kegiatan lain dalam rangka mendukung ekspor, penugasan khusus, pengelolaan sumber pendanaan dan penempatan dana, kegiatan operasional, Penerapan Prinsip Kehatihatian, penyampaian laporan kepada Menteri, Pengukuran dan Penilaian Kinerja, sanksi, kewajiban LPEI dalam memelihara rasio kecukupan modal, dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
28 HLM, Lampiran halaman 26-28.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.02/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan COVID-19 / Corona

Download file:

200_PMK.02_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBN Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download file:

163~PMK.05~2015Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download file:

2012 PMK 14.PDF

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenkumham No. M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Download file:

bn235-2010.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/ /2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Koperasi, UMKM

Download file:

Permen UKM Nomor 8 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download file:

Peraturan BI No. 16-11-PBI 2014.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Download file:

Peraturan OJK No. 29 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 29 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download file:

pojk 10-2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download file:

POJK 4-2018.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.