Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1951
Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya
Diubah dengan :
  1. PP No. 10 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Para Hakim Republik Indonesia
  2. PP No. 17 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi yang dapat diberikan Berturut-Turut Kepada Bekas Presiden/Wakil Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung" Sebagai Undang-Undang

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Jabatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1951
Pejabatan-Pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil

Struktur Organisasi

Abstrak
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951
Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

Perpajakan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1951
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Pariwisata dan Kebudayaan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan