Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
Dasar pertibangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rnagka pelaksanaan pajak yang di bayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment ) pada pajak Hotel ,pajak restoran ,pajak hiburan ,pajak penerangan ,pajak mineral bukan logam ,pajak parkir,pajak walet,pajak bea [ero[lehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana diatur dalam pasal 2 peraturan daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang pajak daerah perlu dilakukan kemudahan penyampaian informasi dan di lakukan pengawasan terhadap wajib pajak
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP NOo55 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : ketentuan umum ,Sistem onlin pelaporan transaksi ,Tata cara pengenaan sanksi administratif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan guna perbaikan kualitas pelayanan publik melalui situs Pemerintah Kabupaten Blora agar lebih baik, maka penetapan situs Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penetapan Situs www.pemkabblora.go.id sebagai Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Peraturan ini menetapkan Situs www.blorakab.go.id sebagai Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Blora. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora bertindak sebagai penanggung jawab dan pengelola situs www.blorakab.go.id sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Keputusan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penetapan Situs www.pemkabblora.go.id sebagai Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Blora
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Go Digital Dukcapil PALI Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah:- Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Go Digital
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan melalui inovasi pelayanan Publik (SIPP)
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;UU No 7 Tahun 2013;UU no23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;Permendari No 7 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2019;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan dan Sasaran ,Ruang lingkup,Go Digital dukcapil Pali melalui SIPP,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2014; Permenkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan); Persetujuan Penempatan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
12 Halaman dan 6 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan sistem pengadaan secara elektronik
dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan
sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah, perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang
memadai;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik perlu
dibentuk layangan pengadaan barang/jasa secara elektronik di
Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU no.7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perlem KPP No.9 Tahun 2018; Perlem KPP No.14 Tahun 2018; Perbup PPU No.4 Tahun 2011
Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah
aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP yang dikelola oleh LPSE. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses
kepada SPSE direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh
LPSE.
Dalam rangka pelaksanaan LPSE pada Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pengelolaan LPSE. Tim Pengelolaan LPSE dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang
bertanggungjawab kepada sekretaris, dan keanggotaannya menyesuaikan
dengan kebutuhan. Tim Pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat
diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan LPSE dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011;Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 dicabut
-
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A Kabutaten Bangka.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2021
TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
Mengatur tarif dan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten bengkulu utara, termasuk didalamnya diatur mengenai tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan atau keringan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2021
pengelolaan keuangan lembaga penyiaran publik lokal
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2021/ No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV maka perlu diatur
petunjuk pelaksanaan terkait pengelolaan keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Temanggung TV Kabupten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;
Dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung yang meliputi: Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum peraturan ini: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2019; 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020;
Materi Pokok : Prinsip Satu Data dan Jenis Data, Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman, Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman, Pendanaan, Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Jumlah Halaman : 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 146 Tahun 2020
SISTEM - PENGELOLAAN - SATU - DATA - INDONESIA - TINGKAT - DAERAH - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, BD.2020/No.146
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa dalam rangka mendukung perencanaan
pernbangunan yang berkualitas dan terpadu, serta
pengendalian pembangu.nan yang efektif, diperlukan
adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap,
mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan
berkelanjutan;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 61 Tahun 2010;PP No 9 Tahun 2014;Perpres No 39 Tahun 2019;Permendari No 35 Tahun 2010;Permendagri No 8 Tahun 2014;Perda No 18 Tahun 2016;Perbup No 163 Tahun 2015;Perbup No 61 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan umum,asas maksud dan tujuan,kewenangan,sistem pengelolaan satu data indonesia
tingkat daerah,pengelolaan data,sumber daya manusia,koordinasi,kerjasama dan kemitraan,peran masyarakat dan dunia usaha,larangan dan sanks,pembiayaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
15 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
