Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.509 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

Ketenagakerjaan

Download :
PP No. 021 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1954

Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Mengubah :

Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Download :
Kemnaker No. 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Banjar

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 71 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kota Banjar

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019

Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan

Download :
Permenaker No. 21 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2021

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Elektronik

Ketenagakerjaan

Download :
Perbup No.21 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja_6091fecff19f4.pdf

Abstrak

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS ELEKTRONIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan perlu pengaturan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup penyelenggaraan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri serta Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
UU No.28 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.8 Tahun 2016, UU No.18 Tahun 2017, PP No.33 Tahun 2013, PP No.20 Tahun 2018, PP No.90 Tahun 2019, KeputusanPresiden No.4 Tahun 1980, PermenNaker No.PER-18/MEN/IX/2007, PermenNaker No. 39 Tahun 2016, PermenNaker No.10 Tahun 2018, PERDA No.19 Tahun 2016, PERDA No.10 Tahun 2018
Peraturan Bupati Lampung Tengah Tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Halaman 16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2010

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
PERBUP 21 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI PENYANTUNAN ANAK CACAT TAT TWAM ASI PADA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2010/No.21 Seri D Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerima penyerahan Pengelolaan Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi dari Yayasan Penyantuanan Anak Cacat Tat Twam Asi Purworejo; bahwa untuk melaksanakan secara teknis pengelolaan Panti Penyantunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk UPT pada Dinas Daerah di Kabupaten Purworejo; bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Perda Kab Purworejo No 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kab Purworejo, pembentukan UPT pada DInas Daerah ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang pembentukan UPT Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Permendagri No 57 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 14 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 30F Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2010.
8 hal

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Kebutuhan Hidup Layak

Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

Diubah dengan :

Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Mencabut :

Ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Download :
Kemnaker No. 21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014

Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Download :
Kemnaker No. 21 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 21 Tahun 2017

Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai Tanah Dan Properti Kota Pontianak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan

Abstrak

STANDAR IMBALAN JASA USAHA JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI KOTA PONTIANAK

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2017/NO.21, TBD No.21, LL KOTA PONTIANAK : 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai Tanah Dan Properti Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 121 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 71 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 101/PMK.01/2014, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 70 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Objek Jasa Penilaian, Laporan Penilaian, Petunjuk Penyusunan Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
9 halaman, 1 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.