Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2012; PERDA KOTA AMBON No. 29 Tahun 2012; PERDA KOTA AMBON No. 15 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 20 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2013
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah - standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013, dimana penginapan dalam perjalanan
dinas semula lumpsum menjadi atcost, maka Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan, Pengelolaan Ikatan Dinas dan Pemberian Tunjangan Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam tangle pengembangan number Must
masyarakat yang berkelanjutan serta pengembangan
aparatur sccara berdaya guna dan berluisil gunu,
muka diberikan kesemymtan kepada matiyarakat
umum untuk mengikuti seleksi Calon Peguwai Negeri
Sipil ICPNSI formosi umum mclalui jalur penerimaan
pada Institut Pemerintahan Dalam Negen (IPDN1; bahwa untuk kelanearrin pclaksanaan penerimaan
Praja IPDN Ikatan Dinas Pcmerintah Kota Banjarbaru
serta untuk kepentingan numajemen kepegawnian
dan tomb administrasi kepegawaiandipandang
perlu untuk mengatur tats can dan persynnitan
dalam penerinman. pcngclolnan dun pemberian
tunjangan pendidikan untuk praja WON; bahwu berdasark.an penimbungiut sebagaimana
dimaksud dulam huruf a dun huruf h perlu
menetaplum demon Peraturan Walikota;
Undang-Undang Numor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang • Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang • Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tabun 2011; Peraturan Pernrrintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tatum 2000; Pcraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Pemturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Prmenntah Nomor 24 Tahun 2010; Keputusan Prcsiden Nomor 87 Tabun 2004; Peraturan Mentor' Datum Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Pen:Uluan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2009; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun
2009; Peraturan Menten Datum &ten Nomor 40 Tahun
2009; Pcraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 53 Tahun
2011; Peraturan Darrah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Wallkota Banjarbaru Nomor 18 Tabun
2012; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tabun
2013; Pcraturan Walikota Banjarbaru Numor 10 Tahun
2013.
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pengelolaan Ikatan Dinas Dan Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Praja Institut Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Penerimaan Praja IPDN; Ikatan Dinas Praja IPDN; Hak,Kewajiban Dan Larangan Pegawai Ikatan Dinas; Pengelolaan Dan Pembinaan Praja IPDN; Pemberian Bantuan Tunjangan Pendidikan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
ABSTRAK:
Untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian; Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai standar pelayanan minimal bidang kesenian; pendanaan; serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
