PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1974
Pengesahan Persetujuan Gula Internasional 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2019
Pengesahan Statute For The Standards And Metrology Institute For Islamic Countries (Statuta Institut Standar dan Metrologi Untuk Negara Islam)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1980
Pemberian Tugas Kepada Meneg Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas. DR JB Sumarlin

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 2002
Pengesahan Proposed Fourth Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1992
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan