Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.742 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2012

Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2012_03.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 3 Tahun 2012

Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012.doc

Abstrak

PAJAK-HIBURAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987;
1.KETENTUAN UMUM; 2.NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ; 3.DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK ; 4.WILAYAH PEMUNGUTAN ; 5.MASA PAJAK; 6. TATA CARA PEMUNGUTAN; 7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 8. KEDALUWARSA; 9. PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN,KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; 10. SANKSI ADMINISTRATIF; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Mencabut :

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penegakan Etika Dan Perilaku Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download :
Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2012

Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 Di Kota Sukabumi

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
PERWAL_No__3_Tahun_2012 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2012

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dI Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2012

Perubahan APBD Sumatera Utara TA 2012

APBD

Download :
P_SUMUT_3_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2012

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP 3 th. 2012 PEMBAYARAN IZIN TRAYEK.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2012

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
Perda Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 3 Tahun 2012

BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perda No. 3 Th 2012 ttg Bangunan Gedung.pdf

Abstrak

TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah agar menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 ahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka Pemerintah Daerah dapat mengatur Bangunan Gedung dengan Peraturan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
BAB I Ketentuan Umum BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung BAB III Persyaratan Bangunan Gedung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
99 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Wakatobi No.03 Tahun 2012.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PELAYANAAN-PERSAMPAHAN/-KBERSIHAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2012/ NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 29 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 18 Tahun 2008 ; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 ; PP No. 6 Tahun 1988 ; PP No. 55 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; PP No. 69 tahun 2010 ; Perda No. 3 Tahun 2008 ; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2010 ; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010 .
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Diatur tentang ketentuan umum, nama obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan membayar, kedaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang .
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.