PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999
Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige Dan Kejaksaan Negeri Panyabungan

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Murni

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Mios

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 1953
Penunjukan Pengadilan Tentara Di Yogyakarta Untuk Mengadili Perkara Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 113 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Hasil Baru

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 114 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Nasional

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 114 Tahun 1953
Penambahan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Banjarmasin

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 115 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk TLS

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 116 Tahun 1957
Penolakan Banding Djiwa Soei Atas Penggunaan Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 116 Tahun 1956
Penolakan Banding Perusahaan Truk Slamet

Hukum Acara dan Peradilan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan