HOSPITAL BY LAWS (STATUTA) - RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN - KABUPATEN TEBO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HOSPITAL BY LAWS (STATUTA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dalam mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
Berbagai macam peraturan tersebut harus dilindungi oleh peraturan internal dasar yang kokoh yang di sebut Statuta Rumah Sakit atau Hospital By Laws;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perbup Tebo tentang Hospital By Laws (Statuta) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007
PERBUP ini Mengatur Mengeni Hospital By Laws (Statuta) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, meliputi: Visi dan Misi; Organisasi dan Manajemen; Hubungan Dengan Pihak Luar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah terkait pembayaran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 21 Tahun 2016, Permenkes No. 52 Tahun 2016, Perda Kab Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) ayat (4) dan ayat (S), pada Pasal 4 mengalami perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual
Mencabut :
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan penanganan Stunting merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan prevalensi Stunting pada balita masih tinggi sehingga berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan sumber daya manuasia di Daerah.
UU Nomor 69 Tahun 1958 , UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2012, Permenkes Nomor 3 Tahun 2014, Permenkes Nomor 66 Tahun 2014, Perpres Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, dan Perpres Nomor 42 Tahun 2013
Strategi komunikasi perubahan perlaku dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku yang berpengaruh pada faktor risiko Stunting melalui perubahan perilaku, meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, swasta dan masyarakat. Ruang Lingkup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku masyarakat meliputi: komitmen dan Wewenang Pemerintah Daerah; strategis komunikasi perubahan perilaku; pemantauan dan Evaluasi; dan pembiayaan. Upaya strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencengahan dan penanganan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui: kemandirian keluarga; 8 Pilar STBM Stunting; gerakan Masyarakat Hidup Sehat; gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan; posyandu Keluarga; kelas Stunting; dan PMT dengan Intervensi bubur Jagung Kelor dan Ikan (IBUJARI).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
-
-
49
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
pegawai YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA - pedoman PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2019/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
kelancaran proses pengisian tenaga profesional lainnya pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di
Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor :
440/5641/DINKES tanggal 10 September 2019 Perihal
Pengajuan Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
51 Tahun 2019, Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan,
Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak,
Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari
Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan,
Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak,
Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari
Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pensyisipan Pasal 20A mengenai pertimbangan analisis kebutuhan tenaga profesional lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerjasama pada Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
