Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Sehubungan Dengan Adanya Perkembangan yangh Tidak Sesuai dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan,Prioritas dan sasaran Pembangunan,Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan Keadaan yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Dari Tahun Anggaran Sebelumnya Harus digunakan untuk Tahun Berjalan,dan Adanya Pergeseran Pagu Kegiatan Antar Perangkat Daerah,Penambahan Kegiatan Baru,Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja dan Pagu Kegiatan,Maka Perlu Melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018
b. Peraturan Bupati Seluma Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Sebelumnya Telah ditetapkan dengan Peraturan Bu[ati Seluma NOmor 42 Tahun 2017
c.sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , bahwa Perubahan RKPD dan Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menujukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program RKPD berkenaan; dan /atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk berjalan;
d. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah bahwa Rancangan Perkada sesuai Pasal 345 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
1. UU No.3 Tahun 2003
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.1 Tahun 2004
4. UU No.25 Tahun 2004
5. UU No.33 Tahun 2004
6. UU No.17 Tahun 2007
7. UU No.23 Tahun 2014
8. PP No.55 Tahun 2005
9. PP No.58 Tahun 2005
10. PP No.8 Tahun 2006
11. PP No.39 Tahun 2006
12. PP No.40 Tahun 2006
13. PP No.3 Tahun 2007
14. PP No.8 Tahun 2008
15. Peraturan Presisen No.2 Tahun 2014
16. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006
17. PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
18. PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017
19. PERMENDAGRI No.23 Tahun 2018
20. PERDA No. 5 tahun 2005
21. PERDA No. 6 tahun 2016
22. PERDA No. 8 tahun 2016
Sistem Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 Buku meliputi:
BAB I: PENDAHULUAN
BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA
BAB II:KERANGKAH EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABN V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar No. 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan terjadinya pergeseran kegiatan antar SKPD penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2017;
b. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gianyar.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 32 Tahun 2016.
Pasal I Peraturan Bupati Gianyar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 32) pada Lampirannya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 32 TAHUN 2016
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021-2026 ABSTRAK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2021 (29)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan Perda No. 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika renstra perangkat daerah, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Terdiri dari 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2019
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2019
ABSTRAK:
RKPD menjadi pedoman rancangan anggaran pendapatamn dan belanja daerah, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Lebong Tahun 2019
UU No 9 Tahun 1967
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP no. 38 Tahun 2007
PP No. 8 Tahun 2008
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 8 Tahun 2017
Permendagri No. 31 Tahun 2019
Perda Lebong No. Tahun 2016
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
perubahan RKPD Kabupaten Lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka perlu disusun RKPD kabupaten Lebong tahun 2016
Materi Pokok: RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dan aspirasi dari pelaksanaan forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lebong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 29 Tahun 2016
- RENCANA KERJA- PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN MUARA ENIM - TAHUN 2017-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, LD.2016/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menieri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor: 31 Tahun 2O16 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tentang Tindak l,anjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Muaia Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mua.ra Enim Nomor 12 Taiun 2016 tentang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O 17.
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2OO4, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 45 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 54 Tahun 2O1O, Permendagri 18 Tahun 2016, Pemendagri 31 Tahun 2016, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291115j tanggal 4 Agr]stus 2O16 , Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2008, Peratda Kabupaten Muara Enim Nomor 11Tahun 2013, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun. 2016
Materi pokok dalam Peratursn ini adalah : terltang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017,
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH, DAN BERSERTA KERANGKA PENDANAAN, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PRIORITAS DAERAH TAHUN 2OI7;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupattentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung barat tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2018
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan Sistem E- Planning yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/3761/SJ tanggal 10 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang penerapan Aplikasi E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara Elektronik di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan e- Musrenbang dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman; Lampiran 9 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
