Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelurahan Bersih Narkoba
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat; bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Tegal diperlukan upaya mewujudkan Kelurahan Bersih
Narkoba di Kota Tegal; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Kelurahan Bersih Narkoba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kelurahan Bersih Narkoba;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kebijakan Umum
Bab III Deteksi Dini
Bab IV Antisipasi Dini
Bab V Pencegahan
Bab VI Pemberantasan
Bab VII Rehabilitasi
Bab VIII Kerjasama
Bab IX Pembiayaan
Bab X Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISA STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisa Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dibutuhkan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 66 Tahun 2014; PERDA No. 10 Tahun 2016.
Pedoman Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Petugas Kebersihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2023 Nomor 300
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi yang Lelah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kata Serang melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, perlu disusun mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kata Serang.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Kerja Bab III Proses Bisnis Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota ini mencabut Perwal No. 108 Tahun 2021; Perwal No. 109 Tahun 2021; Perwal No. 110 Tahun 2021; Perwal No. 111 Tahun 2021; Perwal No. 112 Tahun 2021; Perwal No. 113 Tahun 2021; Perwal No. 114 Tahun 2021; Perwal No. 115 Tahun 2021; Perwal No. 116 Tahun 2021; Perwal No. 117 Tahun 2021; Perwal No. 118 Tahun 20; Perwal No. 119 Tahun 2021; Perwal No. 120 Tahun 2021; Perwal No. 121 Tahun 2021; Perwal No. 123 Tahun 2021; Perwal No. 124 Tahun 2021; Perwal No. 125 Tahun 20; Perwal No. 126 Tahun 2021; Perwal No. 127 Tahun 2021; Perwal No. 128 Tahun 2021; Perwal No. 129 Tahun 2021; Perwal No. 130 Tahun 2021; Perwal No. 131 Tahun 2021
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di
bidang ekonomi kawasan perdesaan dan/atau kerjasama
antar desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian
desa dan kawasan perdesaan, mengoptimalkan aset desa
dan/atau aset dana bergulir milik masyarakat desa dalam
wilayah kecamatan, menciptakan peluang dan jaringan
pasar, membuka lapangan kerja, meningkat
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
kawasan perdesaan dan meningkatkan pendapatan
masyarakat desa dan pendapatan asli desa perlu dibentuk
Badan Usaha Milik Desa Bersama ; bahwa dalam rangka pembinaan, pelestarian pengelolaan
dana bergulir di tingkat kecamatan untuk
penanggulangan keiskinan dan untuk melindungi aset
penyertaan modal masyarakat yang menjadi modal Badan
Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa, perlu adanya transformasi pengelolaan dana
bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama perlu diatur tentang Pengelolaan
Dana Bergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan
Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPD menjadi BUMDesa Bersama, Pengelolaan BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Perselisihan, Asosiasi BUM Desa Bersama, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati Brebes nomor 12 tahun 2015 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2011
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011/No. 164
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat, memiliki peran yang
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah harus
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat ; bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu
menetapkan Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
59 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2023
STANDAR - HARGA - SATUAN - BARANG - DAN - JASA - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, PERUBAHAN STANDAR HARGA, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pati No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja
anggaran perangkat daerah; bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat
kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di
Perangkat Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dimaksud
maka Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2023 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 diubah.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota ManadoTahun 2023 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan usaha perjalanan wisata angkutan laut memiliki peran penting dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Daerah; b. bahwa usaha perjalanan wisata angkutan laut merupakan salah satu komponen penting dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra Pariwisata; c. bahwa dalam rangka penerbitan dan peningkatan kualitas usaha perjalanan wisata angkutan laut perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mencapai hasil guna dan daya guna dalam pengembangan usaha perjalanan wisata angkutan laut di Wilayah Kota Manado; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENPAREKRAF No. 4 Tahun 2021.
Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
