Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010

Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD APBN Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Mencabut Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2010.

Mencabut :

PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah

Download :
PP 80 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 81 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Download :
UU Nomor 81 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Kedudukan- Keuangan- Ketua- Wakil- Ketua- dan- Anggota- Dewan-Perwakilan- Rakyat

1958

Undang-undang (UU) NO. 81, LN. 1958 No. 145, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

ABSTRAK:

Bahwa Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diganti, karena tidak sesuailagi dengan keadaan.
Pasal-pasal 73, 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Tentang gaji dan tunjangan Ketua Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk danbiaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian. Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatandan perawatan kedokteran

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1958.
Undang-undang No.2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954No.9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran Negaratahun 1958 No.42).
-
17

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2001

Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

APBN BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_83_th_2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Download :
PP NO 84 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2017

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Download :
Perpres Nomor 86 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 86 Tahun 2016

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

APBN

Download :
86. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA.pdf

Abstrak

HAK KEUANGAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2016/NO.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

APBN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Dicabut sebagian dengan :

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664

Diubah dengan :

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Diubah sebagian dengan :

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Mencabut :

PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download :
PP 90 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1969

Dana Pengasuhan Putra Putri Irian Barat

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 6 Tahun 1989 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969

Download :
Kepres No.93 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2006

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERPRES No.93 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2011

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

APBN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.