Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.319 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 48 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Kecepatan Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam kabupaten Blitar

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2013

Budi Daya Hewan Peliharaan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perpres 48 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2013

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMASDA) Kota Bekasi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
BD Perwal Nomor 48 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur TA 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

ATAS-PERUBAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur TA 2013

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.3.786.Bid.Sarana/X/2013 Perihal Revisi Rekomendasi Realokasi Pupuk Bersubsidi, tanggal 8 Oktober 2013, maka perlu penyesuaian untuk merealokasi penetapan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013; Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum: UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 2001; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; Pergub No.66 Tahun 2012; Perda Kutim No.2 Tahun 2009; Perda Kutim No.1 Tahun 2013
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor pertanian menjadi: 1) Urea = 1610; 2) SP-36 = 841; 3) NPK = 3500; 4) ZA = 260; 5) Organik = 140

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004.
6 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2013

Pedoman Pembayaran Bagi Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Untuk Peserta Jaminan Kesehatan Semesta

Kesehatan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.48 Tahun 2013 ttg Pedoman Pembayaran Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Untuk Peserta Jamkes Semesta

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 48 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 48 Tahun 2013

Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

Struktur Organisasi

Download :
PW48-2013 edit searchable.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-UndangNomor 9 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2013.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Agama Islam Negeri Pemekasan

Download :
Permenag Nomor 48 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 48 Tahun 2013

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DNA PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI KLASIFIKASI DAN UJI KONSEKUENSI.pdf
PERWALI KLASIFIKASI LAMPIRAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2013

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Cilacap No 48 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Tambahan Penghasilan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2013/NO.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan prestasi kerja; bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Fahun 2006 teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi; bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya memiliki tingkat resiko yang tinggi dikarenakan berbenturan langsung dengan masyarakat pelaku pelanggaran peraturan daerah, para pelaku unjuk rasa/demonstrasi, pengguna dan penjual minuman keras dan lain-lain sehingga perlu diberikan. Tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; •Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 58 Iahun 2005 ; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013.