Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2011

Peraturan Pelaksanaan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI NO 88 TH 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2011

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011

Alur Data Dan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
pm._no_88_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 88 Tahun 2011

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.73 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 88 Tahun 2011

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 33 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Download :
PERWAKO-88-2011.pdf

Abstrak

kriteria-pemberian-tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 88, BD.2011/NO.88

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 ayat (1) Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada PNS.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2011.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 88 Tahun 2011

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perbup 2011 88 ocr.pdf

Abstrak

blud - pengadaan barang/jasa

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2011/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengadaan Barang/ J asa pada Badan Layanan Umum Daerah dengan peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan · Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah , Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
6 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 89 Tahun 2011

Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

Mencabut :

PERWALI Kota Palembang No. 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

Download :
PERWAKO-89-2011.pdf

Abstrak

Penetapan-tarif-jasa-pengelolaan-pasar

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 89, BD.2011/NO.89

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan sumber PAD yang berasal dari perusda Pasar Palembang Jaya, sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, perlu meninjau kembali Perwali No. 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, guna disesuaikan dengan perekonomian saat ini. Pemungutan jasa pengelolaan pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk membiayai keberadaan pasar antara lain biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan, perlu menetapkan besaran tarif jasa pengelolaan pasar. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis dan tarif jasa pengelolaan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2011.
Mencabut Perwali No. 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2011

Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI NO 89 TH 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 89 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 89 Tahun 2011

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Temanggung Tahun 2012

Kebijakan Pemerintah

Download :
perbup 2011 89 ocr.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN PENGAWASAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2011/No. 89

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Temanggung Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan Yuri dis berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistematika kebijakan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.