Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat dari Deputi Bidang IPSK selaku Plt. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PK.03/1478/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip, serta dalam rangka menunjang peningkatan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu adanya Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pola Klasifikasi Arsip yang digunakan sebagai pedoman penomoran surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2005 dicabut
4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa pencapaian visi dan misi Kalimantan Selatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan harus didukung oleh berbagai bidang terutama bidang pendidikan ;
Bahwa agar pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan optimal, perlu disusun peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga
Pendukung Pendidikan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
PERATURAN GUBERNUR INI MENERAPKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN ANAK CERDAS ISTIMEWA DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PESERTA DIDIK YANG MEMERLUKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS; PENDIDIKAN KHUSUS ; PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA; PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS; PENDIDIKAN INKLUSIF; LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 65 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "PDAM" Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai
pada Perusahaan Daerah Air Minum "PDAM" Kabupaten Bangli
sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium
Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah
Air Minum "PDAM'' Kabupaten Bangli.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor S Tahun 1962
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001
Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 690/54/2011
Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 690/16/2012
Pasal 3 Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Sesuai gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1)
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlak.u pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2012
pedoman - penggunaan - pakaian - seragam - khusus - dan - kartu - tanda - pengenal - pegawai - pada - dinas pendapatan - daerah
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Dan Kartu Pengenal Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 53 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perbup Bogor No. 13 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Kartu Tanda Pengenal, Gambar Model Pakaian Seragam Khusus Dan Bentuk Kartu Tanda Pengenal, Pengadaan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 65 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Lebih lanjut, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak sesuai perkembangan masyarakat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan sehingga perlu diatur kembali.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja yang dinilai berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 65 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar.
ABSTRAK:
bahwa pasar tradisional mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, karena itu
keberadaan pasar harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka
peningkatan daya saing pasar tradisional serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan
retribusi pelayanan pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986; Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 519/MtrNKES/SK/W/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan dan ukuran penggunaan retribusi, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, pemungutan dan pembayaran retribusi, insentif pemungutan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2012
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 65, BN.2013/No.17, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
