Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD 2011/9 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 16 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Retribusi Penyedotan Tinja
ABSTRAK:
a. bahwa besaran tarif retribusi Penyedotan Tinja sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Tinja sudah tidak sesuai Iagi dengan perkembangan keadaan, baik karena biaya pelayanan yang cukup besar maupun besarnya tarif sudah tidak efektif Iagi untuk memenuhi permintaan pelayanan;
b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini serta menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi penyedotan tinja;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut djatas, perlu diatur tentang Tarif Retribusi Penyedotan Tinja dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota-Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nömor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2011.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya kepada keluarga tidak mampu atau miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana bagi keluarga miskin;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggung-jawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya pedoman pelaksanaan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
Bantuan Sosial mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui:
a. Peningkatan peran serta masyarakat;
b. Peningkatan kreatifitas masyarakat;
c. Peningkatan lingkungan yang sehat melalui pembangunan rumah sehat;
d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi;
e. Peningkatan peran serta/swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kesetiakawanan sosial.
Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial adalah Keluarga tidak mampu/miskin penduduk Kota Kediri yang rumahnya tidak layak huni;
Keluarga tidak mampu / miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa: Sertifikat, Petok D, dan lain-lain;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
16 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
merupakan penyakit menular yang timbulnya
mendadak secara cepat dalam waktu relatif singkat
yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai
saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya; bahwa Kota Magelang merupakan daerah yang selalu
terjangkit penyakit Dem am Berdarah Dengue ( daerah
endemis DBD) yang kasusnya cenderung meningkat
dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan
kejadian luar biasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian
Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Dan Tanggung Jawab; Peran, Hak Dan Kewajiban; Pengendalian Penyakit DBD; KLB DBD; Koordinasi; Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2011.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis pelayanan dan sarana pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penetapan retribusi, tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, tata cara penyelesaian keberatan, tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, instansi pemungut dan pengelola, pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan
manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidik.an dasar dan
menengah;
b. bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan
menengah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu
pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meniafkatkan
kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak
mulia.serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik
berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan
pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan satuan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi dan peraturan
perundang-undangan terbaru yang relevan dengan penerimaan
peserta qjdik, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun
2009 terltang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di
Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di
atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan
Walikota Semarang tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan
Peserta Didik di Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007,Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/U/2002
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketntuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan penerimaan peserta didik, pengumuman dan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, mutasi peserta didik, pengendalian, pengaduan, informasi dan penetapan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011.
44 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD 2011/1 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
