Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan
efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian
gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi
atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah yang renponsif gender.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 ‘Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal, di antaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Perencanaan Dan Penganggaran; Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Anggaran; Ketentuan Penutup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA–PD Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 56 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 · Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 55 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/No. 795
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksankan hasil rapat dan kajian Oleh Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo tanggal 29 Juli 2019 menyatakan bahwa Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo dan Staf Khusus Bupati Boalemo mempunyai fungsi yang sama sehingga perlu menggabungkan dua tim tersebut dalam satu susunan tim kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2009; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 54 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur Negara - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja clan
meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Jombang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengatur Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam
Peraturan Bupati.
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangk.a Menengah Daerah
Tahun 2018-2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama yaitu :
a. IKU Pemerintah Kabupaten;
b. IKU Organisasi Perangkat Daerah.
dan tujuan penggunaan IKU di Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 54 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 157 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
