Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dasar Pembentukan Peraturan Daerah :
1. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pati yang dapat berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kinerja serta pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 54 Tahun 2017; Perda Prov Jateng Bo. 6 Tahun 1999; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2018; Perda Kab pati No. 20 Tahun 2007; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Obyek, Sumber Dan Besaran Penyertaan Modal Daerah
3. Bab III Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
4. Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD NOMOR 15/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian izin dan pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota madiun perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan Serta Pasar Rakyat.
Mengatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup, Mengenai ketentuan Penjualan Minuman Beralkohol, Tata Cara Pemberian Izin berupa Persyaratan SIUP-MB, Waktu Penyelesaian dan masa berlaku SIUP-MB, Mekanisme Pelayanan dan Perpanjangan SIUP-MB, Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan , Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi serta Pembinaan, Intensif Pemungutan Retribusi, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asasi dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati banjar tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/ 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 tahun 2017.
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Meliputi : Ketentuan Umum; Kewenangan Desa; Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws); untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik atau yang mewakili, pengelolaan rumah sakit dan staf medis maka perlu disusun peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permenkeu No. 10/PMK.02/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 92/PMK.05/2011; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 4 Tahun 2013; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 72/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menkes No. 228/MENKES/SK/III/2002; Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004; Perda No. 6 Tahun 2016; Keputusan Bupati No. 051/KPTS/RSUD-TL/2014.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; peraturan internal korporasi; dan peraturan internal staf medik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
56 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 15 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraBadan Layanan UmumPenanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Padang No. 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah dalam peJaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerab Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor
72 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pusat Belajar Guru Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf
c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier
sesuai tuntutan pengembangan kualitas; bahwa dalam rangka pembinaan karier sesuai
tuntutan pengembangan kualitas sebagaimana
dimaksud pada huruf a melalui partisipasi
masyarakat telah dibangun Pusat Belajar Guru
Kabupaten Kudus, sebagai tempat pengembangan
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pusat Belajar
Guru Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sumber daya manusia, program layanan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/No.15, TLD No.139
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang
hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan
untuk mengembangkan potensi masyarakat agar
menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri;
b. bahwa dalam rangka lebih membudayakan kegemaran
membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat
serta pelestarian hasil budaya daerah, memerlukan
perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan
dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis
teknologi dan informasi;
c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan
di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan
daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SerahSimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya
Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3820); (Bahan Evaluasi)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127.
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan kecamatan dan
kelurahan sesuai dengan SNP kecamatan dan kelurahan.
(3) Perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan kecamatan dan
perpustakaan kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Peraturan Walikota
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018.No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada
Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
3. Kajian dan Penilaian
4. Jenis Usaha atau Bidang Usaha
5. Hak dan Kewajiban
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
