Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.352 peraturan dalam 0,065 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2023

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Standar/Pedoman

Download :
Perwali 2 Tahun 2023 Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENGEMBANGAN-KOMPETENSI-APARATUR-SIPIL-NEGARA

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK:

a. bahwa guna mendukung kinerja birokrasi pada era teknologi informasi dan komunikasi dipandang perlu upaya peningkatan kapasitas dan akselerasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; b. bahwa untuk mewujudkan smart aparatur sipil negara yang profesional dan inovatif diperlukan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisas1; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi,Insfratruktur Pengembangan Kompetensi,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
-
-
19 Halaman dan Lampirn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2023

Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
perbup no 2 tahun 2023.pdf

Abstrak

standar

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standard pelayanan; b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan penzinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, perlu menyusun standar pelayanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Standar pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR PELAYANAN, BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
10 Halaman

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Diubah dengan :

Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Mencabut :

Perka Arsip Nasional No. 18 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja dan Cuti Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Per ANRI Nomor 2 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020

Batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

Standar/Pedoman

Download :
PERGUB NO 2 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

batas

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Batas Pagu Anggaran untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran OPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 14).
Peraturan Gubernur Tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2023

Download :
PERBUP_NO_2_TH_2024_Stempl_11zon.pdf

Abstrak

standar harga

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2024/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penambahan barang pada Standar Satuan Harga; bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian pada Standar Biaya Umum; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomer 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomer 17 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2023 diubah.
45 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021

STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

Mencabut :

PERBUP Kab. Mempawah No. 57 Tahun 2019 tentang STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Download :
2021Perbup2.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.2 LL Kab KETAPANG : 56 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No,.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Penggolongan Perjalanan Dinas; Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; PertanggungJawaban Perjalanan Dinas; Ketentuan khusus; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
18 Halaman dan 38 Halaman Penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2017/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa agar Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7822); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 7999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbafran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); f 2. 3. I 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5' Undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 6. Undang-Undang Nomor Z2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O0g tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2008 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9afl; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$g); B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 523a); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa9fl; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perr-rbahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembafian Negara Republik Indonepia Tahun 20L+ Nsmor Z9Z);lI 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2ao4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor gO, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 45aO); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57g); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 44, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52Oe); 17. [nstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2Oll; 19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/P"MI{..O1/201.5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1272); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tah:un 2076 Lentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah (Berita [|Negara Republik Indonesia 'Iahun 20t6 Nomor St t);|- 2L. peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK'02 I 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ot7 (Berita Ntga'* ntp"Utitt Indonesia Tahun 2016 Nomor ,r.'J"));-tr-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87a); 23. Petaturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2006 Nomor 165); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2016 Nomor 2aQ;
PE]RATURANBUPATIJENEPoNToTENTANGPEDoMAN PE:RJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH' KEPALA DAERAH DA,N WAKIL KEPALA DAERAH' PIMPINAN DAN ANGGOTA DEIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. D;;"r:rah ad.aiah .Daerah Kabupaten Jeneponto; 2. pc:rterintah Da,erah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pt:rnerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan penyelenggara pemerintahan yi:Lrtg menjadi k'ewenangan daerah otonomi; 3. D::.van Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lerrLbaga perwa,kilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsLLr pt:ttyelenggara lPemerintahan Daerah; 4. A:rrratur Sipil l\egarayangselanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pr:5;awaiNegeri'sipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerja yrirlrg bekerja pada instansi Pemerintah; 5. K.e: cala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan wakil Bupati J,.,treponto; 6. Plrapinan dan Anggota KilbuPaten JenePonto; DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD 7 . F't: jalanan Dir:as Luar Negeri adalah krli'ja ke negara yang memiliki hubungan kegiatan perjalanan/ kunjungan diplomatik yang dilakukan olehl ASll Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD; 8. Perurakilan Repurblik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perrnrakilan, ada.lah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Repr:blik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Nlegara Penerima atau pada Organisasi Internasional; 9. Ternpat bertolak di Dalam Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di dal;:rLm negeri ke tempat tujuan di luar negeri; 10. Terurpat bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat Keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan di dalam Negeri dan/atau ke tempat tujuan di Luar Negeri. 11. Terrtpat Tujuan di Luar . Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di Luar Negeri; 12. Sunat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat p,ermohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kelrala Daerah, F'impinan dan Anggota DPRD L3.Iziru Pemerintah adal,ah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri; 14. Paspor dalam rangka perjaianan dinas luar negeri, yang selanjutnya dis,ebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN PerrLerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resrni yang tidak bersifat diplomatik. 15. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum daiam Paspor Dinas. 16. Vis;,1 adalah dol.rumen pemberian izin masuk ke suatu negara daiam suertu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan ne5lara bersangkutan. BAB II PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 2 ASI\f Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan A.nggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeni. ASN Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri, Perja.lanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rs.flgka: a. lcerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan peiatihan; c. studi banding; d. s;eminar: r e. ki}<akarya; l (1) (2) (3) (4) (s) (6) (1) (2\ (4) (s) f. kr:nferensi; g. pr:omosi potensi daerah; h. kr*njungan persahabatan atau kebudayaan; i. pre:rtemuan Internasional; dan j. penandatanganan pe.rjanjian internasionai. Perialanan dinar; luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama lual'negeri. Perjialanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapar'l dilakukan antara lain: a. Lerjadi bencana alam; b. l"edadi bencan.a sosial; c. premilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan e. Fremilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil perjaianan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) $ecara konlcrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pernerintah Daererh. Pasal 3 ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negr:ri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negr:ri. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimer.l<sud pada ayat (1) terdiri atas: a. $iurat persetujuan perjalanan dinas luar negeri; b. l,lerLspor dinas (seruice passport); c. li:xit permit; d. r'lisai Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perj;;illanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruif j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandunt Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Penv,akilan Republik Indonesia di negara tujuan. Doku.men administrasi pedalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditarnbah dengan surat keterangan beasiswa. Doku.men administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Dokumen admirristrasi 'perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hupuf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia. L I (3) (6) Pasal 4 (1) Per:alanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan pali::lg banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan. (2) Perialanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan c. ck:legasi kesenilan dalam rangka promosi potensi daerah. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecurali untuk keperluan yang sifatnya khusus' Pasal 5 Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 3 ayat (12) huruf'a berdasarkan surat rekomendasi: 1. Merrteri; 2. Seli.retaris Jenderal; 3. Dirr:lf<tur Jendera.l Otonomi Daerah; 4. Seli,retaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau 5. Kepa-la Pusat Fasilitasi Kerjasama. BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 6 (1) Perrnohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DP}ID dengan melampirkan: a. Siurat Undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Ii'oto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Angg arart (DIPA) ; dan/ atau d. Siurat Keterangan Pendanaan (2) Per:mohonan izirr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. nama dan jabatan; b. rlomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; c. tujuan kegiatan; d. rnanfaat; e. llota/negara yang dituju; f. eigenda; g. rvaktu pelaks;anaan; $an h. r,;umber Pend.anaan. f- (1) (2) (3) (4\ (6) (7) (1) (2) Bagian Kesatu ASN Pemerintah Daerah Pasal 7 Br.rpati Jeneponto mengajukan permohonan izin Pedalanan Dinas Luar Nelgeri bagi AS}N Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Penreotron an tzin sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dengan melampirkan: a. Surat undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan G,u,ibernur meneruskan permohonan tzin Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana di.rnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Dra.erah. Dii:-ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui ateir,r menolak izin perj'alanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama. (S) DuLam hal Dir:ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri m.enolak permc,honan rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan. Sekretaris Dire,ktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jer:rnderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak tzin pt:rjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fr:ngsional. Dr,Ll.am hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jendenal Otonomi Daerah menolak permohonan tzin perjalanan diigas luar negeri bagi Jabatan Ad.ministrasi dan Jabatan Fungsional d:is,:rtai dengan alasan. Bagian Kedua Kepala Daerah, Wakii KePala Daerah dan PimPinan serta Anggota DPRD Pasal 8 i:iupati Jeneponto mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar i\legeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD li:,abupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah r-nelalui Gubernur. liermohon an iztn sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan: i),,," Surat undangan; l:r. Kerangka acuan kerja (KAK); (:r" Foto copy DPA Yang disahkan dan/atau il, Surat Keterangan Ponda"tt' I oleh pejabat yang berwenang; (3) (4) (s) (l) (2) G,urbernur men.eruskan permohonan LzLn Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada fi,irektur Jenderal Otonomi Daerah. t)irektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat n:renyetujui atau menolak tzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. D.i.rektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dzir:n Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto disertai dengan alasan. Pasal 9 Permoh,nnan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, diterima oleh Menterl, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jendera.l Otonomi Dilerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberarn.gkatan. . Pasal 10 A,SN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar n.egeri harus melapor ke perwakilan Repubiik Indonesia di luar negeri ur:tuk mendapat pengesahan. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pr:ngesahan dari pejabat setempat yang berwenang Pasal 1 1 Tata ca,ra pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri setelah mendapatkan izin perlalanan dinas luar negeri sebagai berikut : a. Su.rat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Bagi ASN Pe:nnrerintah Daerah, Kepaia Daerah dan Wakil Kepaia Daerah, serta Pirnpinan dan Anggota DPRD diproses melalui Bagian Umum Sekretariat Daenah setelah ada persetujuan penugasan ke luar negeri dari PennLerintah; b. Surat Tugas darr Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleJ: Kepala Daerah, dengan format sebagaimana yang tercantum dalam larnpiran I darr II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; BAB IV PELAPORAN Pasal 12 (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas lu,ar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas lua+ (2) (3) (4) (1) (2) n.egeri. A,liN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pir;npinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri. L:rporan hasil perjalanan dinas iuar negeri sebagaimana dimaksud peLda ayat (1) disampaikan paling larna 7 (tujuh) hari kerja setelah sr:lesai melaku.kan perjalanan dinas. ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pinnpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri b,erikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban p::laporan. BAB V ]PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS Pasal 13 Bir,rya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dan Pegawai Negeri Si6ril. dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto melalui DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Je:r:eponto; Bir,Ly'a perjalanan dinas ke luar negeri diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Da.r:.rah Kabupaten Jeneponto; Pasal 14 Biaya pe:rjalanan dinas ke luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk: a. B:ir.rya Transportasi Udara termasuk : - Biaya Tiket Pesawat Puiang Pergi - Biaya Airport Tax - Biaya passport dan I atau biaya visa b. t,i'ang Penginapan; dan c. I-i;:Lng harian termasuk : - Uang makan; - Uang saku; dan - TJang transportasi lokal; Pasal 15 Bii;ry'a perjalanan dinas ke luar negeri dikelompokkan daiam 4 (empat) go,lo.ngan terdiri dari : a. qlolongan A (Business/ untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, lPimpinan DPRD; b. Golongan B (Business/ untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; c. Golongan C (Pubtished/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/c sampai dengan Goiongan iV/b; d. Golongan D (Published/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah selain yang <limaksud pada Golongan B dan Golongan C; Uarng transportasi udara dibayarkan secara at-cost dan diberikan be:,:clasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar neSerif (1) (2) tennasuk biaYa airPort Iairi:nya; Ua.ng penginapa.n d.ibayarkan secara at-cost dil::erikan berdeisarkan tingkatan golongan tax, passport dan biaya visa serta retribusi sesuai dengan biaYa riii dan perjalanan dinas ke luar (3) (4) (s) ne'p1eri; ur*g harian diLbayarkan secara lumpsum d-an diberikan berdasarkan tirrgkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan marrurut jumla,h hari sebagaimana tercantum dalam lampiran SPPD' ternnasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dei..am hal harus berpindah moda transportasi lain; Kl.asifikasi kelaLs moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut : a. Klasifikasi Bussines diberikan b. Klasifikasi Published diberikan c. Moda transPortasi darat atau untuk Golongan A dan Golongan B; untuk Golongan C, dan Golongan D' air, paling rendah klasifikasi business (6) untuk semlla tingkatan. DaXam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada al,,a.t (2) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka dapat diipertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bl;,}<an disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan p,::rjalanan dineLs. Darlam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan tidak diireroleh, maka sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R,epublik Ind.onesia Nomor 164 lPMK.jSl2015 pertanggungjawaban biaya perjalanein dinas hanya dapat menggunakan daftar pengeluaran ri il, Pr,mbayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan uang muka kepada A[].N Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta pi.mpinan dan Anggota DPRD sesuai tingkatan golongan yang melaksanakan perjalanan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Dilerah. p:rmberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (B) didasarkan aIa.s persetujuein pemberian uang muka dari pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a Copy Surat Tugas, surat izin; b, Copy SPPD; c, Kwitansi tanda terima uang muka Perjalanan Dinas; dan d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas (10) Eir,:rdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), E,endahara Pengeluaran dapat membayar u.ang muka perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan golongan. BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16 Doku::n.en pertangg'ungjawaban biaya perjalanan *dinas terdiri dari : a. i"iurat Tugas rlari pejabat yang berwenang f,I (7) (B) (e) b. C. $uLrat izin Pernerintah yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat atas selbagai izin prinsip perjalanan dinas keluar negeri; Sulrat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang herwenang ditempat tujuan diluar negeri; d. Fotocopi halaman paspor yang dibubuhi keberangkatan./kedatangan oleh pihak yang berwenang kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas; B'Llkti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari : 1) Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi Elukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; Kr:mponen biaya perjalanan dinas dicantumkan pada rincian biaya p,erjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran IV y;mg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; LaLporan tertuilis hasil perjalanan dinas sesuai dengan format se,}:agaimana yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bergian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Da"ftar Pengeiuaran Riil sesuai dengan format sebagaimana yang te:rcantum da.lam lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Pasal 17 ASfi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pinnpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas men'yampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dal.itrm pasal 16 kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan l(euangan SKPD Sekretariat Daerah paling lama 5 (Iima) har:'l kerja setelah perjalanan dilaksanakan. Pej,nbat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dal arrn daftar per':Lgeluaran riil; BAB VI KETENTUAN PENUTUP cap/tanda di tempat e. f. o b' h. i. (1) (2) Pasal 18 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9), dinyataka.n tidak berlaku taSi. f

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9)
19

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standara Nasional Indonesia Sektor Jasa

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standara Nasional Indonesia Sektor Jasa

Download :
2 th 2023.pdf

Abstrak

standardisasi-jasa

2023

Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 2, BN.2023 (164)/129 hlm

Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standara Nasional Indonesia Sektor Jasa

ABSTRAK:

a. bawa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar Nasional Indonesia usaha pariwisata, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor jasa; b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia usaha pariwisata sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 , Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standara Nasional Indonesia Sektor Jasa yaitu tentang skema penilaian kesesuaian terhadap SNI dan penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor jasa.

CATATAN:

Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standara Nasional Indonesia Sektor Jasa diubah sebagian
129 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2023

Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
Perbup No. 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk penyusunan perencanaan daerah perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow; b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008.
Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2022
50 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.