Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 55 Tahun 2020

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
2020perwako055.pdf

Abstrak

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD.2020/No.765

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 94) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam mendukung pengolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 2009;UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012;PP No.27 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.17 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kepri No.39 Tahun 2019; Perda Kota Batam No.1 Tahun 2010
Peraturan walikota ini untuk mendorong unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis, memberikan petunjuk kepada unit agar dapat mengamankan dan melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
15 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2019

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2019/No.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6); UU No.38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017; Perda Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1954

Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 60 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 96), Keputusan-Keputusan Presiden dan Keputusan-Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Penguasa-Penguasa Militer

Diubah dengan :

PP No. 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)
PP No. 13 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
PP No. 25 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
PP No. 25 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Mencabut :

PP No. 7 Tahun 1950 tentang Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg"

Download :
PP No. 055 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2020

Pelaksanaan Public Safety Center 119 Di Kota Bekasi

Kependudukan dan Perkawinan Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Wali Kota_55_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
55.pdf
LAMPIRAN.pdf

Abstrak

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - sop

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur Satpol PP beserta uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
56 hal

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 55 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Undang-Undang- Darurat- No. 20 -Tahun- 1955- tentang- Peraturan-Peraturan- Mengenai-Kedudukan- Anggota- Angkatan- Perang -Dalam -Dinas- Ketentaraan-Sesudah- Akhir -Tahun -1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 55, LN. 1958 No. 105, TLN No. 1640, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 tentang peraturan-peraturansementara mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang dalamdinas ketentaraan sesudahakhir tahun 1955;b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.20 tahun 1955 mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang dalamdinas ketentaraan sesudahakhir tahun 1955 (Lembaran Negara tahun1955 No. 78), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan,

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.20 tahun 1955 mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang dalamdinas ketentaraan sesudahakhir tahun 1955 (Lembaran Negara tahun1955 No. 78), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan,
-
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2012

Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Bandung

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup 56 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2004

Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
KEPPRES No.56 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 56 Tahun 2014

Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Permenhan No. 39 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
56 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1999

Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Download :
UU Nomor 56 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.