Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
197 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 28 Tahun 2019
PERWALI Kota Medan No. 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, makan Perwali Kota Medan No. 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2019, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2019; Perwali Kota Medan No 46 Tahun 2018.
RKPD-P merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021. Manfaat RKPD-P.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
ABSTRAK:
demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati
Polewali Mandar Tahun 2009-2014 yang termuat dalam
RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk
mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun
perencanaannya
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah rubah terakhir kali dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 17 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005, PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2010.
dalam peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar
yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2010-2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam rangka adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang telah ditetapkan, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 61 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Pergub Kalsel Nomor 047 Tahun 2019; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 04 Tahun 2019; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 03 Tahun 2019; Perbup Tapin Nomor 08 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang memuat Ketentuan Umum; Perubahan RKPD dengan sistematika: BAB I: Pendahuluan
BAB II: Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2020
BAB III: Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI: Penutup; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2019 adalah tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% (seratus persen) untuk air minum dan juga sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum dan perumusan kebijakan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan milenium dalam tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2008, Permendagri No.54 Tahun 2010, perda No.9 Tahun 2008, Perda No.8 tahun 2011, perda No.8 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Peran, Fungsi dan kedudukan; Pelaksanaan 2015-2019; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 73 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 28 Tahun 2016
Grand Design - Pengendalian Kuantitas Penduduk - Kabupaten Bungo - Tahun 2011-2021
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2011-2021
ABSTRAK:
Untuk mengendalikan pertumbuhan pendudukan di masa yang akan datang diperlukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No.153 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Inpres No. 3 Tahun 2010; Kepmendagri No. 53 Tahun 2000; Kepmenkokesra No. 27 Tahun 2011; Pergub No. 28 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur mengenai Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo 2011-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perbup ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bungo.
5 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat {2) dan pasl
26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi
Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara,
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
t964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2044 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi PelaKanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2008-2013;
16, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.
Rencana Kerta Pemerintah Daerah Provinsi Su]Awesi Tei{Ggara Tahun 2ol2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan asumsi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 diubah.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
