Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2011
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Perpres_no_8_2011.pdf
Perpres_no_8_2011 - Lamp.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja
Download file:
PERPRES NO 79 TH 2005.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 2003
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_104_th_2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_76_th_2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 76 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
KEPPRES No.89 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
Download file:
KEPPRES No.15 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mengubah
  1. KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Download file:
KEPPRES No.7 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
APBN BUMN Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_133_th_2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 122 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_122 TH 2001.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
APBN BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_83_th_2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan