Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajarbagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu adanya penyempurnaan pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 tahun 2009 tentang Peningkatan Jenjang Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009; Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengelolaan Dan Pengendalian Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar; Kewenangan Pemberian Izin; Program Tugas Belajar Dan Izin Belajar; Tugas Belajar; Izin Belajar; Ketentuan Cpns Yang Sedang Proses Belajar; Kedudukan, Hak, Dan Kewajiban; Masa Studi; Sanksi; Pemantauan/Evaluasi Dan Laporan; Penempatan Kembali; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peningkatan Jenjang Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 18 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tunjangan Resiko Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka diperlukan tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Bidan Perawatan, Nutrisionis, Perawat, Perawat Penyuluh Kesehatan, Psikolog, Rekam Medis, Petugas Administrasi, Petugas Pendaftaran, Bendahara Petugas Surveilans, Sopir, Juru Masak, Petugas Jaga Malam, Petugas Bersih-Bersih;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa untuk mengatur petunjuk pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah perlu merubah Peraturan
Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (3) dan penghapusan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
33 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 30 TAHUN 2011, TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terujudnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang, perludisusun tata cara penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Sabang.
UU No. 12Tahun 2011; PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, PERMENKEU Nomor 255/PMK.05/2010, PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011, Qanun Kota Sabang Nomor 3 TAHUN 2008, Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008, Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008, Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2008, Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009, PERWAL Nomor 44 Tahun 2009, PERWAL Nomor 45 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 36A, Pasal 37, Pasal 40, BAB VI Ketentuan Peralihan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun
Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan HET pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 80 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 10 ayat (4), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (5) dan pasal 59 ayat (3) dalam Peraturan Daerah dimaksud, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/PER/VI/2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaporan; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Penyusunan SPP; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 17 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
