Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:
Tempat Penginapan/Pessanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah merupakan aset kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan, yang merupakan pelayanan yang disediakan yang perlu ditata, dipelihara untuk pelaksanaannya perlu diatur secara tertib.
dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011.
dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, dan Tata Cara Pemungutan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.5 Tahun 2014.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 14 Tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana salah satu tugasnya adalah menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dipandang perlu menetapkan Prosedur Tetap penanggulangan Bencana Guna memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan Masyarakat.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Permendagri No. 46 Tahun 2008; PKBNPB No. 9 Tahun 2008; PKBNPB No. 14 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2013; Perbup No. 35 Tahun 2013.
Perbup ini mengatur mengenai Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana, meliputi: Kondisi dan Batas Wilayah; Potensi Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Sumber Bencana dan Dampak Bencana; Analisis Penanggulangan Bencana; Organisasi Penanggulangan Bencana; Pokok-Pokok Kegiatan; Pembiayaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
4 hlm.; Lampiran 17 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk optimalisasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 38 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunnan, termasuk di dalamnya mengatur tentang musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kota, serta jadwal pelaksanaan kegiatan musrenbang dan penyusunan rancangan APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
Peraturan walikota ini terdiri atas 41 Halaman dengan lampirannya.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 238
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan disiplin dan motivasi Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 68 Tahun 2015; Perwali Kot Ternate No. 9 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 76) diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah
6 Halaman, Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan komitmen satuan kerja perangkat daerah dalam membangun kinerja dan memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perlu pedoman yang mengatur sistem perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, Perpres No.29 Tahun 2014, Permenpanrb No.53 Tahun 2014, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.16 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Laporan Kinerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 8 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah secara efisien, efektif dan akuntabel, diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Penghapusan Bmd Pada Pengelola Barang, Pelaksanaan Penghapusan Bmd Pada Pengguna Barang, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
16 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber dari APBD Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian
ABSTRAK:
Untuk mengisi jabatan dan melaksanakan tugas jabatan yang pejabatnya berhalangan tetap atau sementara, maka perlu mengangkat atau menunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sehingga pelaksanaan tugas-tugas organisasi dapat berjalan optimal.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 1994; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015.
Peraturan yang Diubah: PP No.32 Tahun 1979; PP No.100 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman bagi SKPD penyelenggara pelayanan publik dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
