Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 1957.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari rancangan ekonomi makro, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, dan menyusun RKA-OPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 1973; UU No. 8 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2019.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2020 yang antara lain di dalamnya mengatur arah kebijakan perekonomian dan isu-isu strategis pembangunan rencana kerja dan pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 ttg Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat pencapaian prioritas
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Musi Rawas, pemerataan pembangunan serta
konsistensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu ditetapkan Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; ; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencakan
program/ kegiatan. Diatur pula tentang Maksud dan Tujuan penyusunan pagu indikatif, dan hasil evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.
20 hlm termasuk lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 27 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964,, UU No 14 Tahun 1964, UU No 18 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 81 Tahun 2012, Perpres No 97 Tahun 2017, PerMenLHK No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Perda Provinsi Lampung No 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Halaman : 41
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Menteri Sosial NO. 27, BN.2018/NO.127, jdih.kemsos.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD TAHUN 2021 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O4 Ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 201O
tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teral<hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Parrdeglang Nomor 1O Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 7 Tahun 201O tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun2022:.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2010
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintahan Daerah; Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; Ketentuan Lainnya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
6 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
